Oleh : Khairul Fadli Rambe
Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
“Revolusi bukanlah sebuah apel yang jatuh ketika matang. Anda harus membuatnya jatuh.” Che Guevara
Melewati beberapa fase, program-program yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai wacana menuju Indonesia Emas 2045 masih saja menjadi misteri. Agenda sektoral yang dijanjikan beliau kepada masyarakat, nyatanya lebih mirip dengan dongeng pengantar tidur, indah di awal namun hanya sebuah imajinasi yang membutakan masyarakat dalam realita kehidupan.
Begitu pulalah dengan program makan gratis yang terus digembar-gemborkan. Alih-alih sebuah solusi nyata atas stunting, malah justru implementasinya away the grill from the fire, mengecewakan harapan banyak pihak yang membayangkan dampaknya bagi kesejahteraan dan gizi anak-anak.
Allocation function yang katanya sebagai solusi kebutuhan rakyat, tapi nyatanya lebih mirip keranjang bolong, yang isinya terus jatuh berceceran di sepanjang jalan dan tak pernah sampai pada tujuan.
Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang “Pelayanan Publik” yang memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik menjadi alat sintesis di atas penuntutan akan ketidaksesuaian penyajian jalan keluar masalah yang menimpa.
Kritik publik terhadap ketidaksesuaian kebijakan yang muncul adalah bagian dari dinamika demokrasi. Dalam kasus program makan siang gratis, persepsi nihilisme muncul karena pengelolaan yang tidak sesuai prosedur, yang secara signifikan mengikis kepercayaan publik dan menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan program
Rasionalitas Persepsi
Persepsi nihil terhadap program makan siang gratis yang menyimpulkan narasi kata sinis dalam bentuk istilah “pengibulan” berawal dari pelaksanaan yang tidak tepat pada sasaran.
Sebelumnya, penggagas utama program makan siang gratis, mengatakan dalam acara Saresahan 100 ekonom yang digelar INDEF bersama CNBC Indonesia, “akan memberikan makan siang gratis kepada seluruh anak Indonesia termasuk mereka masih dalam kandungan ibunya”. Dikutip dari CNBC Indonesia.
Dampak dari ungkapan kekeh inilah yang menjadi sebuah harapan besar bagi masyarakat untuk terealisasinya program makan siang gratis setelah beliau menjadi pemimpin negara. Namun, realita yang terjadi belakangan ini justru membuat masyarakat skeptis terhadap gagasan tersebut. Hingga kini, program ini dianggap sebagai beban di tengah persoalan-persoalan yang muncul, terutama terkait efisiensi anggaran.
Tetapi, jika kita mencoba melihat kebijakan program makan siang gratis ini dari sudut pandang yang berbeda, kita akan menemukan indikator-indikator yang berpotensi mendukung dampak positif terhadap sebuah revolusi.
Ramalan Kebijaksanaan
Berdasarkan dengan kutipan Che Guevara yang dilampirkan di atas, berbicara secara substansi, kebijakan bapak Prabowo merupakan langkah fundamental yang mengambil posisi untuk mendongkrak kebiasaan pola makan masyarakat yang kurang kondusif.
Realitanya, asupan makan masyarakat Indonesia umumnya tidak seimbang, dengan karbohidrat berlebihan dan protein yang kurang. Padahal, dominasi karbohidrat dalam asupan pangan sehari-hari berdampak buruk pada kesehatan, seperti penambahan berat badan yang memicu rasa lelah, malas beraktivitas, dan keinginan untuk terus tidur. Kondisi ini tentu kurang ideal, terutama dalam proses belajar dan penyerapan ilmu pengetahuan.
Kurangnya asupan protein, yang padahal krusial untuk perkembangan kognitif dan fungsi otak, menjadi masalah umum dalam pola makan sehari-hari. Hal ini sangat disayangkan, mengingat protein yang cukup adalah fondasi penting agar seseorang, terutama anak-anak, dapat berpikir jernih, fokus, dan memaksimalkan potensi intelektual mereka, sebuah masalah yang program makan siang gratis berpotensi untuk mengatasinya.
Alam kebiasaan seperti inilah yang memang sering kita anggap remeh, padahal implikasi dari makan yang kita konsumsi sangat besar dampaknya, apalagi terhadap anak-anak yang sedang dalam menggeluti ilmu pengetahuan.
Pada dasarnya, substansi makan siang gratis ini mencoba untuk merombak kebiasaan.
Transportasi yang nyaman
Menyikapi sebuah kebijakan yang ngawur dengan bersikap terlalu condong ke arah kiri, justru berpotensi menggagalkan mimpi itu menjadi kenyataan. Dan bersikap terlalu ke arah kanan, juga bukan solusi yang tepat. Karena hal itu dapat membuat kita pasif dan mengkhianati suara hati atas kesenjangan yang beredar di sekeling mata memandang.
Metode yang paling konstruktif adalah berupaya untuk tidak skeptis yang melumpuhkan, dan juga tidak diam yang permisif. Dengan maksud, menilai semua kebijakan dengan pikiran terbuka, namun tetap kritis. Sehingga, ketika dihadapkan pada situasi yang penuh kontroversi, sikap ini akan memicu lahirnya langkah produktif, yaitu solusi-solusi yang terarah dan implementatif, bukan sekadar keluhan tanpa tindakan nyata.
Membantu pemerintah mengoptimalkan tugas dan perannya, yaitu dengan memberikan usulan arah jalan yang ditempuh, adalah bentuk partisipasi yang layak dan pantas untuk kita lakukan sebagai bentuk perhatian kita terhadap kesenjangan. Sebab, setiap kebijaksanaan tidak memilih positif atau negatif yang menilai baik atau buruk, tapi menilai layak atau tidak yang dijadikan sebagai solusi atas ketimpangan yang terjadi.
Kebijaksanaan mirip seperti listrik ketika kedua kutub positif-negatif terkelola baik, ada cahaya yang akan menyala.
Penulis : Khairul Fadli Rambe
Editor : Nofal Wiska
