LPJP APBD Tanah Datar 2020 Disetujui, DPRD Minta Pemda Tindak Lanjuti LHP BPK RI

Penulis -

Rabu, 30 Juni 2021 - 18:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Tanah Datar, Prokabar- Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 Kabupaten Tanah Datar disetujui DPRD setempat untuk menjadi perda.

Meski disetujui, Badan Musyawarah DPRD Tanah Datar melalui juru bicara Zulhadi menyampaikan beberapa rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumbar tahun 2020.

Adapun rekomendasi yang disampaikan itu diantaranya pemda mesti mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur dalam kegiatan yang tidak memenuhi standar konstruksi. Selain itu, pemda juga diminta menuntaskan masalah aset yang digunakan pihak ketiga secara persuasif ataupun secara hukum.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selanjutnya, pemda juga diminta menindaklanjuti pajak retribusi rumah makan dan restoran dan menara telekomunikasi sesuai aturan berlaku.

Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran Saidani menyampaikan hasil pembahasan yang telah dilakukan secara intensif Tim Banggar bersama TAPD menyepakati realisasi pelaksanaan APBD Tanah Datar tahun 2020 yaitu Pendapatan sebesar Rp. 1.194.818.538.888,03, dan Belanja sebesar Rp. 1.047.623.660.718,80 dengan Aset pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.308.977.994,417,22.

Baca Juga :  Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Hasil dari pembahasan tersebut juga telah disetujui 8 fraksi dan seluruh anggota DPRD melalui pendapat fraksi.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Richi Aprian menyampaikan seluruh masukan, usulan dan juga kritik akan menjadi bahan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan di Tanah Datar.

Lebih lanjut tambah wabup, dengan telah ditetapkan nantinya menjadi Perda akan menjadi dasar dan pedoman untuk penyusunan KU-PPAS Perubahan APBD 2021.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Wabup juga harapkan kepada OPD terkait yang terdapat temuan untuk menindaklanjuti sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.

“Kepada seluruh OPD dan ASN dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan kegiatan harus selalu mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjerat dengan permasalahan hukum yang akan merugikan negara, daerah maupun diri pribadi,” pesan wabup mengakhiri sambutannya. (eym)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB