Padang, Prokabar – Pertumbuhan ekonomi Sumbar harus dipacu dengan mencari sumber pendapatan daerah baru. Salah satu yang paling logis adalah dengan melakukan pinjaman kepada pihak lain.
Anggota DPD RI asal Sumbar, Leonardy Harmainy, menyebut langkah tersebut sangat mungkin dilakukan, dibandingkan harus menunggu anggaran dari pusat.
“Banyak provinsi lain yang dananya mengendap di bank, ini sebanarnya bisa dimanfaatkan oleh Sumbar, lebih baik dilakukan kerjasama peminjaman keuangan tersebut. Dari regulasi ini sangat memungkinkan,” sebut Leonardy.
Dana dari pusat harus menunggu waktu yang panjang, dan tergantung dari usaha pemerintah dan political will pemerintah pusat.
“Jika menunggu anggaran pusat maka bisa kehilangan momentum, dan tidak efektif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Selain itu Sumbar juga harus memanfaatkan secara ekonomis aset yang dimiliki,” lanjut Leonardy.
Pengamat keuangan daerah, Hafrizal Handra juga menyebut obligasi ini merupakan hal yang logis. Namun Wakil Rektor Unand ini mengingatkan harus menggunakan dana tersebut untuk pembangunan yang memang akan mendongkrak ekonomi.
“Namanya dana pinjaman tentu harus dibayar, karena itu infrastruktur yang dibangun harus ada uji kelayakan dan berdampak ekonomi secara luas, sehingga tidak membuat beban tambahan bagi keuangan daerah,” kata Hafrizal.
Diskusi Jaringan Pemred Sumbar ini sekaligus merayakan ulang tahun ke dua yang digelar di Hotel ZHM Padang. (rls)
