Pasaman, Prokabar — Dihentikannya layanan uji kelayakan kendaraan atau KIR untuk kendaraan pengangkut barang dan orang atau di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman membuat daerah cukup rugi. Pasalnya, Pemkab Pasaman sudah dipastikan bakal kehilangan salah satu potensi sumber Pendapat Asli Daerah (PAD) sekitar Rp200 juta tiap tahunnya.
Kepala Dinas Perhubungan Pasaman, Afridansyah melalui Kepala UPT PKB, Asadi mengatakan, layanan KIR tersebut terpaksa ditutup karena kekurangan alat Smart Card sesuai perintah Kemenhub.
“Sesuai edaran Kemenhub bagi uji KIR yang tidak memiliki alat Smart Card untuk penerbitan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) tidak dibolehkan memberikan layanan per 1 Januari 2021. Kita memang belum memiliki alat tersebut. Makanya terpaksa ditutup layanan sampai kita punya alat tersebut,” kata Asadi.
Tidak beroperasinya layanan uji kelayakan kendaraan di UPT tersebut disebabkan karena, pemerintah daerah setempat belum menyediakan sarana dan prasarana penunjang BLUe itu.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman, Afridansyah mengaku sudah berkali-kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Bupati setempat.
“Terkait persoalan layanan KIR ini saya hitung sudah ada lima kali kami naikkan telaah staf (TS) dari Dinas Perhubungan kepada Bapak Bupati. Terakhir di penghujung tahun 2020 kemarin. Namun sesuai yang kita lihat hari ini sama sekali belum ditindak lanjuti,” ungkap Afridansyah.
Terkait dinonaktifkannya layanan KIR ini kata dia jelas mempengaruhi hajat hidup orang banyak baik supir maupun keselamatan masyarakat penumpang di daerah setempat.
Untuk pembelian alat Smar Card serta perlengkapannya itu sendiri kata dia bisa memakan biaya sekitar Rp250 juta.
“Untuk pembelian alat smart card dan biaya kalibrasi alat serta lainnya paling banyak Rp250 Jutaan. Saat ini yang sudah memiliki alat yang lengkap tersebut terdrkat yaitu di Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh. Makanya saat ini kita hanya bisa menerbitkan surat rekomendasi saja kepada para supir yang mau mengurus KIR ke salah satu daerah tersebut,” pungkas Afridansyah. (Ola)
