Pasaman, Prokabar — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman launching pengumuman dan diskusi uji publik Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Desember 2020. Seperti diplenokan sebelumnya, DPS Pasaman tercatat 192.639 pemilih.
Uji publik langsung dilakukan bersama awak media Pasaman. Satu per satu awak media dicek keabsahan datanya. Apakah terdaftar dalam DPS atau ada data yang salah untuk diperbaiki.
Tidak saja uji publik dengan awak media, KPU Pasaman juga bakal melakukan uji publik di tingkat kejorongan.
“Substansi uji publik paling besar ini memang di tingkat kejorongan. Kami bakal terjun ke lapangan untuk memastikan uji publik ini sukses dan sesuai target,” kata Ketua KPU Pasaman, Rodi Andermi didampingi Komisioner Eria Candra dan Taufiq serta Kasubag Rosihan Anwar, Sabtu (19/9).
Selain uji publik, DPS ini juga bakal diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kecamatan hingga nagari dan jorong.
“Kita juga bakal menayangkan kepada umum berkas-berkas DPS ini, apakah itu per TPS atau jorong yang direncanakan. Target kita dimanapun ada akses publik yang bisa diakses maka disitu bakal ditayangkan DPS,” lanjut Taufiq.
Diakui Taufiq, sebelum ditetapkan sebagai DPT, DPS melewati lima tahapan. Mulai dari launching DPS, pengumuman, uji publik, sosialisasi hingga tanggapan masyarakat atas DPS ini.
“Bentuknya memang sederhana, namun tidak seperti bentuknya. Tahun ke tahun masalah krusial ini adalah di DPS dan DPT. Saat DPS diumunkan dan disosialisasikan atau diuji publik, masyarakat partisipasinya rendah. Saat pencoblosan, baru muncul masalah belum terdaftar lah, pindah lah atau ada data yang salah, banyak ragamnya. Kita tentu tidak ingin ini terjadi,” tegas Taufiq.
Perihal DPS, ini merupakan tanggungjawab semua lini. Tidak saja KPU, melainkan juga pihak terkait seperti pasangan calon, tim sukses hingga pemerintah.
Bahkan KPU Pasaman sendiri bakal memberikan reward kepada jajarannya, relawan demokrasi untuk yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melihat dan mencek keabsahan DPS melalui cara-cara yang menarik.
“Jadi kita meminta relawan demokrasi untuk memunculkan ide kreatif mereka agar DPS ini ‘dilirik’ masyarakat. Selain itu, kami juga meminta awak media bisa melakukan hal serupa dengan cara tersendiri,” pungkas Taufiq. (Ola)
