Agam, Prokabar – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, melakukan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) UD. Anugerah Rahmat di Jalan Rasuna Said, Siguhung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Jumat (24/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Senator Irman Gusman mengapresiasi semangat dan kinerja pengelola SPPG Agam yang dinilai cukup baik sebagai program sosial berbasis gizi masyarakat.
“Saya melihat langsung semangat kerja tim SPPG Agam sangat tinggi. Kualitas pelayanan untuk target sasaran sudah baik, tapi tetap harus terus ditingkatkan dan dievaluasi secara berkala agar hasilnya maksimal,” ujar Irman.
Irman menilai keberadaan SPPG menjadi langkah nyata dalam mendukung program nasional pencegahan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Ia berharap, model seperti ini dapat diperluas ke seluruh nagari di Kabupaten Agam dan daerah lain di Sumbar.
Kepala SPPG Agam, Didi menjelaskan bahwa dapur pemenuhan gizi ini mulai beroperasi sejak April 2025 dan hingga kini berjalan dengan baik.
“Kami sangat senang mendapat kunjungan dari Bapak Irman Gusman. Saat ini SPPG Agam melayani 3.932 penerima manfaat, mulai dari anak usia TK, SD, SMP, SMA, hingga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujar Didi.
Ia menambahkan, SPPG Agam yang dikelolanya dijadikan percontohan di tingkat kabupaten, dengan pelaporan rutin setiap minggu kepada Badan Gizi Nasional terkait distribusi dan hasil pemantauan program.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Agam, Yoza Masrini, menyebutkan bahwa dapur SPPG pertama di Agam telah beroperasi dengan baik, dan saat ini ada sembilan dapur lain yang sudah aktif.
“Masih ada 10 dapur lagi yang dalam tahap pengurusan dan persyaratan sebelum beroperasi. Total kebutuhan untuk Kabupaten Agam ditargetkan mencapai 38 dapur SPPG,” katanya.
Ia juga merinci, program pemenuhan gizi ini menyediakan makanan bergizi bagi anak TK hingga SD kelas 3 senilai Rp8.000 per porsi, SD kelas 4 hingga SMA Rp15.000 per porsi, serta dukungan tambahan untuk 2.000 penerima sewa dan 3.000 penerima manfaat langsung. (*)
