Padang, Prokabar – Jalan raya adalah urat nadi perekonomian, karena itu kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kualitas jalan. Namun banyak pemerintah daerah yang ternyata kesulitan memanajemen kualitas jalan tersebut.
Seperti Sumatera Barat. Dulu, kualitas jalan dibandingkan dengan provinsi tetangga jauh lebih baik.
“Jika kita bepergian ke luar daerah, seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Bengkulu, kalau jalan sudah licin maka kita pastikan sudah masuk ke Sumatera Barat, sekarang jalan mulus hampir tidak dirasakan,” kata Riki, salah satu warga Kota Padang.
Sumatera Barat memiliki jalan sepanjang 1.690,5 Kilometer. Dari jalan tersebut 438,26 KM rusak berat, dan 134,8 KM rusak ringan. Total jalan rusak tersebut mencapai 33,91 persen dari panjang jalan yang ada.
Sayangnya, Pemerintah Provinsi belum terlalu fokus untuk perbaikan jalan. Tahun 2023 ini saja perbaikan jalan yang dianggarkan hanya untuk dua paket jalan. Yaitu perbaikan jalan Payakumbuh – Sitangkai sepanjang 9,5 KM dengan anggaran Rp 87 Miliar, dan ruas jalan Manggopoh – Padang Lua sepanjang 16 KM yang menghabiskan anggaran Rp 54 Miliar. Anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Anggaran Dinas BMCKTR di APBD Tahun 2022 hanya tersedia Rp. Rp 338.181.795.407,– dari anggaran itu khusus utk Penyelenggaraan Jalan dialokasikan sebesar Rp. 268.496.479.500 dan di APBD-P 2022 menjadi Rp. 370.187.485.295,– yang utk Penyelenggaraan Jalan Rp. 272.058.525.993.
Anggaran BCKTR di APBD Th. 2023 sebesar Rp. 339.517.154.000,– dari anggaran tersedia tsb utk Penyelenggaraan Jalan Rp.200.889.772.398.
Jumlah anggaran perbaikan jalan bukannya malah naik, tetapi turun jika dibandingkan dg Tahun 2022.
“Dalam Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karta dan Tata Ruang (BMCKTR) tahun 2023, diusulkan sebesar Rp 1,3 Triliun, tapi realisasi di APBD hanya 30 persen nya saja, ini tentu menjadi masalah untuk peningkatan kualitas jalan,” kritik Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, HM Nurnas.
Jika dibandingkan periode 2009 – 2018 rata rata pertahun anggaran perbaikan jalan mencapai Rp 500 Miliar. Namun sejak tahun 2018 – 2023 hanya 20 sampai 30 persen dari tahun sebelumnya.
“Pemerintah provinsi dan DPRD harus serius untuk menggaet dana DAK dari pusat, kalau hanya mengandalkan APBD mustahil jalan di Sumbar akan membaik, kita tahu sendiri berapa APBD kita dan keseriusan itu belum tampak sampai sekarang,” kata Politisi Partai Demokrat ini.
Persoalan jalan adalah persoalan serius, tidak bisa dianggap enteng, sukses tidaknya pemerintah dinilai dari infrastruktur jalan.
“Sebenarnya kondisi jalan di Sumbar lebih buruk dari Provinsi Lampung, tapi Lampung kebetulan viral saja, Pemprov Sumbar harus memprioritaskan tentang jalan ini, kalau tidak maka pemerintah dicap gagal,” ungkap Nurnas.
Selain jalan rusak, Pemprov Sumbar juga masih punya “hutang” sepanjang 260 KM jalan yang belum selesai. Yaitu Alahan Panjang – Kiliran Jao 73 KM, Tiku – Sasak 90 KM, Sasak – Maligi 20 KM. Kemudian Bonjol – Suliki 20 KM, Unggan – Pamusian 25 KM dan Purus – BIM 16 KM.(rls)
