Saya Guspardi Gaus Anggota DPR RI Dapil Sumbar 2 Fraksi PAN adalah salah seorang anggota Fraksi PAN yangg diamanah kan menjadi anggota Panitia Kerja (panja) RUU Omnibuslaw Cipta Kerja.
Kami dari Fraksi PAN yg ditugaskan sebagai anggota panja yaitu sebanyak tiga orang, selain saya adalah DR. H. Ali Taher Parasong, SH, MH. dan Prof. Dr. Zainudin Maliki.
RUU Ciptaker dlm bentuk Omnibuslaw ini adalah merupakan hak inisiatif dari Pemerintah. RUU ini dikirim oleh Pemerintah ke DPR RI 12 Februari 2020.
Sesuai mekanisme maka Bamus ( Badan Musyawarah ) DPR menugaskan Badan Legislasi ( Baleg ) untuk melakukan pembahasan terhadap RUU tsb.
Pada tanggal 20 April 2020 terbentuklah Panitia Kerja ( Panja) RUU Cipta Kerja dalam bentuk Omnibuslaw. Pada saat itu resmilah Panja melakukan pembahasan.
Sebelum Panja terbentuk Pimpinan Baleg meminta kepada Kapoksi (ketua kelompok fraksi) untuk mengirimkan anggotanya untuk dimasukan menjadi anggota Panja yang jumlah anggotanya bersifat proporsional sesuai jumlah anggota dr masing2 kapoksi.
Ketika akan dilakukan pembahasan hanya fraksi Demokrat yangg tdk mau ikut dlm pembahasan dengan alasan pandemi covid 19. Tetapi menjelang dipenghujung pembahasan kira-kira satu setengah bulan menjelang berakhir pembahasan mereka ikut terlibat terhadap pembahasan DIM.
Adapun langkah pertama yang dilaksanakan Panja dalam pembahasan RUU ini adalah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai lapisan masyarakan.
Setelah RDPU dilaksanakan barulah Panja mengadakan rapat pembahasan RUU ini dengan pihak pemerintah. Panja dalam melaksanakan pembahasan Pimpinan Panja meminta kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk mengirimkan DIM ( Daftar Inventarisasi Masalah ) ke Pimpinan Panja guna untuk dibahas didiskusikan dan disinkronisasikan serta diambil kesepakatan dan keputusan oleh fraksi-fraksi serta dari pihak Pemerintah.
Setelah DIM ini disisir dibahas disinkronisasikan disepakati lalu diputuskan DIM tersebut satu demi satu sampai dengan DIM yang terakhir.
DIM2 yg diputuskan satu demi satu tsb ” tidak ada satupun yang dilakukan secara voting ” tetapi dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat.
Setelah Panja bersama Pemerintah menyelesaikan tugasnya terhadap pembahasan DIM tersebut. Pimpinan beserta anggota Panja menyepakati untuk membentuk Tim Perumus yangg tugasnya adalah untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap pembahasan yang sudah disepakati.
Tim Perumus daalm melaksanakan tugasnya tidak boleh merubah atau mengganti subtansi yang sudah disepakati. Hasil yang sudah dikerjakan Timmus dilaporkan kembali kepada Panja.
Setelah Panja menyepakati hasil laporan Timmus lalu Panja menyampaikan semua hasil pembahasan RUU ini kepada pleno Baleg dan masing-masing fraksi di Badan Legislasi diminta untuk menyampaikan pandangan mini fraksinya.
Dengan penyampaian mini fraksi tersebut berarti DPR sudah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut pada tingkat pertama dan itu dilakukan pada hatr sabtu, 3 oktober 2020.
Pada tanggal 5 okt 2020 dilaksanakan Paripurna yang merupakan pembahasan tingkat kedua.
Baik pad tingkat pertama dan kedua fraksi yg menolak RUU Cipta kerja untuk dijadikan sebagai undang-undang adalah fraksi Demokrat dan Fraksi PKS.
Pembahasan RUU Cipta kerja ini pada umumnya dilakukan di Ruang Badan Legislasi dan dilaksanakan pada siang hari. Namun demikian pada masa reses Panja juga melaksakan pembahasan RUU ini atas izin pimpinan DPR dan itu dibenarkan dan diatur dalam tatib.
Selain itu juga perlu disampaikan bahwa pada menjelang akhir pembahasan juga ada pembahasan dilaksanakan pada malam hari dan 3 atau 4 hari dilakukan di hotel.
Perlu juga disampaikan bahwa pembahasan RUU Cipta kerja ini setiap dimulai rapat Pimpinan Panja tdk pernah lupa menyampaikan bahwa pembahasan RUU Ini terbuka untuk umum dan bisa diakses lewat TV Parlemen dan Website DPR RI.
Demikian Sekelumit Perjalanan Panja RUU Omnibuslaw Cipta Kerja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan dalam mengemban amanah diberikan
Fastabiqul Khairat.
