Padang, Prokabar — KPU Sumbar menggelar diskusi publik bersama beberapa nara sumber, mahasiswa Unand serta anggota KPU kota dan kabupaten dengan tema diskusi Perbaikan tata kelola pemilu untuk pemilihan serentak tahun 2020 mendatang di Hotel Pangeran, Kamis (5/12).
Di moderatori oleh Anggota KPU Sumbar Nova Indra dengan pembicara mantan Anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiansyah dan Nur Hidayat.
Ferry dalam dialognya mengatakan penguatan pemilu itu sangat dibutuhkan kemadirian penyelenggara pemilu itu sendiri, sehingga tata kelola dapat berjalan dengan baik.
“Penyelenggara pemilu yang notabene adalah KPU, perlu menggandeng stakeholder seperti perguruan tinggi dan pers untuk perkuatan sosialisasi, pendidikan politik serta untuk menghindari Hoax dalam membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Penguatan demokrasi itu tidak terlepas dari partai politik sehat, ornop dan perguruam tinggi kritis, pemilih rasional, mandiri, serta pers yang mencerdaskan dan menghilangkan hoax.
Dengan kekuatan dan kemandirian KPU dan sosialiasi yang sehat melalui media massa, menekan hoax yang ada dimedia sosial, maka bangsa ini akan memdapatkan hasil terbaik, meskipun semua itu tidak terlepas dari calon yang ada.
Kalau komponen yang ada, penyelenggara,pers, perguruan tinggi, serta calon sudah benar-benar memiliki kapsitas dan kemandirian, diyakini pada pemilu mendatang target partisipasi pemilih 77% akan tercapai.
Perbaikan dari masa-kemasa dalam penyelenggaraan guna menyempurnakan semua kekurangan pemilu, guna membangkitkan rasa percaya publik pada penyelenggara.
Pernyataan Ferry juga diperkuat Nova Indra yang merupakan komisioner KPU Sumbar, diamana kapasitas personal dari penyelenggara juga perlu senantiasa ditingkatkan, sehingga secara otomatis bisa meningkatkan kapasitas lembaga.
“Apapun perubahan tekhnolgi yang ada pada penyelenggaran pemilu, jika kapasitas personal ditingkatkan maka semua tidak akan ada permasalahan,” tegas Nova Indra.
Sementara Nurhidayat mengatakan, jika melihat pemilu 2019 lalu, atas keputusan MK terkesan dipaksakan, dimana pilpres dan pileg secara bersamaan, dan mengakibatkan semua penyelenggara lelah disertai setres karena banyak desakan dari berbagai stakeholder.
“Karena pemilu lalu dinilai tidak begitu baik dari berbagai kalangan, sehingga perlu dilakukan evaluasi pada pemilu kada serentak pada 2020,” ujarnya. (gas)
















