Jakarta, Prokabar – Masih ingat dengan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap anggota Komisi V DPR RI periode 2014 2019, Damayanti Wisnu Putranti 13 Januari 2016?
Senin (2/7) sore, KPK kembali mengumukan tersangka baru dalam rangkaian kasus diduga suao atau fee proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016 itu.
Perkara rasua yang melibatkan Damayanti dengan barang bukti awal total sekitar 99 ribu dolar AS ini, sebelumnya sudah menyeret 11 nama tersangka.
“Satu tersangka itu adalah Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (SR) JECO Group Hong Arta John Alfred (HA),” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, kepada Prokabar.
Menurut Basaria “HA” selaku Direktur dan Komisaris PT SR diduga secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar berbuat sesuatu dalam jabatannya terkait pelaksanaan pekerjaan dalam program Kementerian PU PR.
Atas perbuatannya tersebut, Hong Arta John Alfred disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hong Arta John Alfred merupakan tersangka ke-12 dalam kasus tersebut.
“Sebelumnya, KPK telah menetapkan 11 orang lainnya sebagai tersangka terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016. Sebelumnya, telah diproses lima orang anggota DPR RI, satu Kepala Badan, satu Bupati, dan empat swasta,” kata Basaria.
Sebanyak 11 tersangka itu,
Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng Julia Prasetyarini,
Dessy A Edwin (ibu rumah tangga),
Damayanti Wisnu Putranti (anggota DPR) dan Budi Supriyanto (anggota DPR).
Kemudian, Andi Taufan Tiro (anggota DPR), Musa Zainudin (anggota DPR),
Yudi Widiana Adia (anggota DPR)
Bupati Halmahera Timur 2016-2021 Rudi Erawan.
Sebelumnya, 10 dari 11 tersangka tersebut telah divonis Pengadilan Tipikor Jakarta. Sedangkan, Bupati Halmahera Timur saat ini masih menjalani proses persidangan.
“Penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa tersangka Hong Arta John Alfred dan kawan-kawan diduga memberikan uang kepada sejumlah pihak,” tegas Basaria.
Diantaranya AHM selaku Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp8 miliar pada Juli 2015 dan Rp2,6 miliar pada Agustus 2015. DWP selaku anggota DPR RI periode 20142019 sebesar Rp1 miliar pada November 2015.
KPK menduga, pemberian-pemberian tersebut terkait pekerjaan proyek infrastruktur pada Kementerian PUPR 2016. Sejak dilakukan penyidikan untuk kasus itu telah dilakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi termasuk tiga terpidana di Lapas Sukamiskin Bandung pada Kamis (28/6), yaitu Amran Hi Mustary, Budi Supriyanto dan Sok Kok Seng. (vbm)
