KPK Dorong Penyelesaian Sengketa Aset Daerah Dengan Menggandeng BPN

Penulis -

Kamis, 18 Juli 2019 - 18:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah dan akuntabilitas aset daerah, seluruh pemda se Sumatera Barat lakukan penandatangan momerandum of Understanding (MOU) dengan Kanwil Badan Pertanahan (BPN) Sumbar dan Kanwil Dirjend Pajak (DJP) Sumbar.

Kegiatan yang difasilitasi Pemprov Sumbar dan KPK-RI itu dilakukan untuk mendorong Pemda meningkatkan optimalisasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sehingga dana pembangunan bisa lebih leluasa digunakan di setiap daerah.

Optimalisasi pendapatan daerah diharapkan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh stake holder terkait termasuk dengan Dirjen Pajak. Lingkup kerjasama ini meliputi pemberian data dan informasi potensi pajak daerah serta retribusi daerah dan piutang daerah lainnya.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Pimpinan KPK-RI yang diwakili Saut Situmorang menyampaikan dorongan agar setiap daerah dapat memprioritaskan penyelesaian permasalahan terutama masalah tanah yang cukup menjamur di Sumbar.

Untuk itu dibutuhkan bantuan dan kerjasama BPN dalam percepatan penyelesaian sertifikat tanah Pemda, sehingga setiap tanah milik Pemda dapat memiliki landasan hukum yg kuat.

Baca Juga :  Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Kedepannya, MOU ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara OPD pengelola aset dan pendapatan daerah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yg ada di daerah masing-masing.

Sementara itu, terkait MOU tersebut Sekda Pasbar Yudesri menyampaikan seluruh OPD Pasbar yang terkait agar segera menindaklanjuti dan melaksanakan pembenahan aset sesuai dengan petunjuk serta arahan pimpinan KPK-RI sehingga diharapkan segala permasalahan aset yang terdapat di Pasbar dapat cepat diselesaikan.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

“Kepada OPD terkait mari kita segerakan tindaklanjut dari MoU ini di Pasbar. undang seluruh stake holder terkait. Semoga dengan adanya bimbingan dan arahan KPK-RI ini dapat mempercepat proses penyelesaian aset daerah di Kabupaten Pasaman Barat,” Ujar Yudesri.

Turut hadir pejabat dilingkungan pemda Pasbar dalam penandatanganan MoU tersebut, Inspektur Harisman, Plt. Kepala BAPD Afri Hendra, Kadis Perkim Adhiatsyah dan Kabag Humas Yosmar Difia.(eym)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB