KPID Sumbar Larang Keras Televisi Lokal Siarkan Lelaki Berpenampilan Wanita

Penulis -

Sabtu, 16 Oktober 2021 - 08:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua KPID Sumbar Afriendi Sikumbang

Ketua KPID Sumbar Afriendi Sikumbang

Padang, Prokabar – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar melarang keras televisi lokal menayangkan siaran dengan pengisi acara laki-laki berpenampilan dan berpakaian seperti wanita.

Ketua KPID Sumbar Afriendi Sikumbang bahkan memperingatkan akan terus memantau dan akan memanggil lembaga penyiaran terkait hal itu.

“Akhir-akhir ini, kita melihat di Youtube, sejumlah penyanyi pria Minang, mulai terang-terangan berpenampilan layaknya perempuan dalam video klipnya. Kabarnya juga sudah pernah ditayangkan di stasiun televisi lokal. Tapi kita belum melihat langsung. Untuk itu kami peringatkan jangan lagi ditayangkan,” kata Afriendi Sikumbang kepada sejumlah wartawan, Jumat (15/10).

Dia mengatakan laki-laki berpenampilan seperti wanita, melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012. Juga melanggar adat dan kepatutan masyarakat Minang.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

“Jadi lembaga penyiaran jangan coba-coba menayangkannya lagi,” tegasnya.

Dikatakan Afriendi, KPI pusat telah mengeluarkan surat edaran yang isinya meminta seluruh stasiun televisi, tak menampilkan pria sebagai pembawa acara (host), talent, maupun pengisi acara lainnya (baik pemeran utama maupun pendukung) dengan tampilan kewanitaan.

Tampilan yang dimaksud ialah pertama, pria dengan gaya berpakaian kewanitaan. Kedua, riasan (make up) kewanitaan.
Ketiga, bahasa tubuh kewanitaan, termasuk namun tidak terbatas pada gaya berjalan, gaya duduk, gerakan tangan, maupun perilaku lainnya.

Keempat, gaya bicara kewanitaaan. Kelima, menampilkan pembenaran atau promosi seorang pria untuk berperilaku kewanitaan.

Keenam, menampilkan sapaan terhadap pria dengan sebutan yang seharusnya diperuntukkan bagi wanita.

Ketujuh, menampilkan istilah dan ungkapan khas yang sering dipergunakaan kalangan pria-kewanitaan.

“Larangan KPI pusat tentang ini sudah lama ada. Namun, kondisi serupa kita baru-baru ini menemukan pelanggaran sejenis di salah satu televis lokal yang menampilkan konten seorang laki-laki bergaya perempuan. Seperti waria lah,” jelas Afriendi yang didampingi Wakil Ketua KPID Sumbar, Yumi Ariati.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

“KPI Pusat menilai, pria berpenampilan layaknya wanita tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat serta perlindungananak-anak dan remaja,” tegas Afriendi yang juga alumnus UIN Imam Bonjol Padang ini.

Menurut Afriendi, KPID berdasarkan wewenang, tugas dan kewajiban yang diatur dalam UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), berwenang untuk mengawasi pelaksanaan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 serta menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan masyarakat.

Menurut Afriendi, siaran dengan muatan tersebut, dapat mendorong anak untuk belajar dan/atau membenarkan perilaku tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9, Pasal 15 Ayat (1), dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a Peraturan SPS KPI Tahun 2012.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

“Sesuai Pasal 4 P3 KPI 2012, lembaga penyiaran juga diarahkan untuk menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural,” jelasnya.

“Selain itu, orang Minang memiliki falsafah adat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai. Artinya, setiap tarikan nafas kehidupan orang Minang selalu mempedomani falsafah itu,” tukasnya.

Afriendi menegaskan, pemantau KPID akan melakukan pemantauan intensif pada seluruh lembaga penyiaran. Sanksi akan dijatuhkan, jika lembaga penyiaran terbukti masih menyiarkan hal-hal di atas. (mbb)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Keputusan Tim Keabsahan PORPROV Dipertanyakan, KONI Padang Pariaman Sebut Kasus Atlet Tentrem Pangestuti Belum Tuntas
Dibalut Tradisi Makan Bajamba, Malam Resepsi HUT ke-81 Sumbar Perkuat Kebersamaan dan Kolaborasi
KAI dan Polda Sumbar Perkuat Kolaborasi Hadapi Potensi Ancaman Terorisme di Moda Transportasi Kereta Api

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:55 WIB

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:13 WIB

HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terbaru

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB