Padang, Prokabar — Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat mengadakan Bimbingan Teknis Online Single Submission. Kegiatan ini guna memastikan pelaksanaan layanan online dengan Penerapan SIMP3 yang Terintegrasi Sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Senin (23/12) malam.
Kepala Dinas Informatika Prov. Sumbar Yeflin Luandr mengatakan bahwa Lembaga Penyiaran di Sumatera Barat harus terus menyajikan konten-konten yang positif, sehat dan bermartabat dengan harapan terbentuknya generasi muda yang kreatif, bermoral dan dan berkualitas.
Peserta Bimbingan Teknis OSS melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai sistem OSS, serta simulasi pengoperasian OSS.
Sementara itu Yumi Ariyati selaku Pemateri Bimtek dan juga Komisoner KPID Sumbar mengatakan Lembaga penyiaran untuk keperluan khusus tidak perlu menunggu peluang usaha untuk mendirikan sebuah lembaga penyiaran. “Baik itu untuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), Dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).” ungkapnya.
Lanjut Yumi menjelaskan untuk keperluan khusus tersebut dikhususkan pada tiga bidang. “Yaitu, Pendidikan, Kesehatan dan Kebencanaan dan Salah satu persyaratan untuk lembaga penyiaran khusus ini adalah, 80% dari program siaran yg disiarkan harus memuat program kekhususan tersebut.” terangnya.
Disamping itu, untuk perizinan harus sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Penyiaran, “Pada pasal 33 uu penyiaran bahwa lembaga penyiaran sebelum melaksanakan kegiatan penyiaran wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).” Jelas Andres yang merupakan Korbid. Perizinan KPID Sumbar. (rel)
