Pessel, Prokabar — Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar, bersama Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), menggelar deklarasi untuk mengawal penyiaran pemberitaan dan iklan kampanye Pilkada 9 Desember 2020 tahun 2020.
Selain melibatkan KPID dan Bawaslu, acara deklarasi tersebut melibatkan sejumlah organisasi kepemudaan Media dan LSM, Rabu (2/12).
Wakil Ketua KPID Sumbar, Yumi Ariati mengatakan, kegiatan ini merupakan agar mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada, maksudnya perlu pendidikan politik kepada masyarakat melalui lembaga penyiaran dan media yang ada.
“Lembaga penyiaran dan media merupakan salah satu akses mengedukasi bagi masyarakat supaya untuk mendapatkan informasi. Agar proses pendidikan politik kepada masyarakat bisa paham secara aturan dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, gejolak pesta demokrasi di Sumbar khusus Pessel, pengawasan media dan lembaga penyiaran perlu dilakukan.
“Kendati demikian, ada aturan yang mengatur kampanye lewat media dan lembaga penyiaran ini. Ada jadwal dan ketentuannya, sehingga pengawasan agar hal itu tidak tabrak aturan perlu kita lakukan bersama,” ujarnya lagi.
Dalam kesempatan ini, Ketua Bawaslu Pessel, Erman Wadison mengatakan aturan kampanye bagi Paslon sudah ditetapkan.
“Masa kampanye lewat media massa dimulai semenjak tanggal 22 November hingga tanggal 5 Desember, diluar dari jadwal tersebut tidak boleh dilakukan, jika dilakukan kami tindak. Menjelang pencoblosan 9 Desember nanti, pengawasan tetap dilakukan secara masif, ungkapnya.
“Semua laporan akan kita tindak lanjuti sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Termasuk saat ini ada beberapa informasi yang sedang kita telusuri. Kini ada dua laporan yang melibatkan wali nagari dan ASN yang sedang kita proses, “tutupnya. (min)
