Padang, Prokabar – Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Aceh
Irwandi Yusuf bersama seorang Bupati dan 8 orang kroninya Rabu (3/7), membuka mata publik, jika pulau emas Sumatera, benar-benar sudah digenggam KPK.
Mereka, penyelenggara negara dan daerah yang suka korup, baik secara terang-terangan ataupun hanya menerima senang, siap-siap saja berurusan dengan komisi anti rasuah. Lari, kau kukejar! Agaknya pameo itu tak akan kendor diganyang KPK.
Prokabar menelusuri, sejak beberapa tahun belakangan, silih berganti saja Gubernur di Sumatera dicokok KPK. Dari 10 Gubernur di Sumatera, lebih separoh sudah pernah diseret KPK ke meja hijau.
Aceh misalnya, sebelum Irwandi Yusuf yang sudah dua periode memimpin Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Gubernur di sana Abdullah Puteh, juga sudah pernah diseret KPK pula.
Lain lagi Sumut, duo mantan Gubernurnya, Gatot Pujo Nugroho dan Syamsul Arifin juga sama sama pernah ditangkap KPK. Riau lebih canggih lagi, hattrick dia soal kasus korupsi. Toga mantam Gubernurnya, pernah tersandung.
Saking parahnya korupsi di Riau, pemerintah membangun tugu anti korupsi di sana. Nah, pengerjaan tugu ini ternyata duitnya disikat pula. Maka lagi-lagi Riau berurusan dengan KPK.
Kepulauan Riau juga begitu. Pada 2010, Gubernur Ismeth Abdullah juga diseret KPK. Bengkulu pun sama, Ridwan Mukti, mantan Gubernur di sana, juga dihantam komisi penggedor kasus korupsi itu.
Untuk Sumatera Selatan, mantan Gubernur Syahrial Oesman juga dipidana ulah kasus rasuah. Kemudian, Jambi, Gubernur gantengnya, Zumi Zola juga ditahan KPK diduga akibat suap menyuap penganggaran APBD.
Mana yang belum? Sumbar, Lampung dan Bangka Belitung. Namun begitu, Bupati Lampung Tengah, Mustafa juga ditahan KPK jelang pencalonannya menjadi Gubernur.
Adapun Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, pernah pula diperiksa KPK. Hanya saja, ia berstatus sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan anggaran di DPR untuk alokasi Provinsi Sumbar pada APBN-P tahun 2016.
Belajar dari banyaknya perkara Kepala Daerah, pejabat legislatif dan penyelenggara Pemerintahan Daerah berurusan dengan KPK, ternyata rata-rata disebabkan oleh komitmen fee.
Komitmen fee, sering dijalankan dalam menjalankan proyek. Tidak peduli nilainya, setiap proyek yang dikerjakan pengusaha, diduga amat jarang tidak ada uang pelicin. Ini mirip angin, terasa tapi tak terlihat wujudnya.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memastikan, akan menindak setiap praktik rasuah di Tanah Air.
“Sore hingga malam ini, KPK melakukan kegiatan penindakan di Aceh dan mengamankan 10 orang, yang terdiri dari 2 kepala daerah dan sejumlah pihak non PNS ” sebut Basaria, dihubungi Prokabar tadi malam usai OTT di Aceh.
Basaria menyebut, diduga sebelumnya telah terjadi transaksi yang melibatkan penyelenggara negara di tingkat Provinsi dan salah satu Kabupaten di Aceh.
“Sejumlah uang ratusan juta rupiah diamankan. Diduga merupakan bagian dari realisasi komitmen fee sebelumnya,” ulas Basaria Panjaitan. (vbm)
















