Padang, Prokabar – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) terus berkomitmen untuk fokus dalam pembangunan program rumah bersubsidi sesuai dengan program pemerintah. Namun ternyata di banyak daerah, masih ditemukan biaya-biaya tinggi sehingga menyulitkan pengembang.
“Padahal aturan pemerintah pusat yang mengatur soal mempermudah pembangunan rumah bersubsidi sudah ada, namun banyak daerah yang belum melaksanakannya dengan dengan konsisten,” kata Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah, Sabtu (24/10) di Kryad Hotel, Padang, saat bersilaturahmi bersama anggota Apersi Sumbar.
Untuk itu, perlu adanya penyamaan persepsi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pengembang. Sebab penyediaan rumah bersubsidi ini merupakan program pemerintah pusat untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah.
“Rumah bersubsidi ini masih dianggap komersil, sehingga masih disamakan dengan rumah komersil dengan biaya-biaya tinggi. Padahal rumah bersubsidi ini aturannya sudah jelas, harga dibatasi dan targetnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Ini tentunya perlu komitmen pemerintah daerah untuk memberi kemudahan,” katanya.
Sementara Ketua Apersi Sumbar Ramal Saleh mengatakan saat ini, masih ditemui biaya-biaya tinggi dalam pengurusan perizinan, juga pelambatan-pelambatan waktu baik oleh pemerintah provinsi Sumbar maupun pemerintah kabupaten/kota, maupun stakeholder terkait lainnya.
“Bahkan ada biaya yang mencapai Rp2,5 juta dalam pemecahan sertifikat. Padahal resminya sekitar Rp175 ribu perkapling,” katanya.
Dia mengatakan Apersi akan tetap berjuang untuk pemberian kemudahan-kemudahan dalam penyediaan rumah murah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dia mengatakan saat ini anggota Apersi Sumbar sebanyak 130 anggota, yang rata-rata membangun rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami mengimbau pemerintah provinsi, kabupaten kota, BPN, PLN dan lainnya, agar sama-sama bersinergi untuk memberikan kemudahan dalam penyediaan rumah-rumah bersubsidi bagi masyarakat kita yang kurang mampu,” katanya.(mbb)
