Padang, Prokabar – Setelah menyerahkan ke Ketua DPRD Sumbar, Komisi Informasi Sumbar menyerahkan laporan dan evaluasi KI 2019 ke Komisi 1 DPRD Sumbar. Laporan itu diterima oleh ketua Komisi Syamsul Bahri dan sekretaris komisi HM Nurnas, Senin (15/6).
HM Nurnas menilai, penyerahan laporan kerja ini patut dicontoh oleh yang lain. Karena berdasarkan laporan kerja yang berbentuk buku tersebut, DPRD akan makin mudah melakukan evaluasi.
“Kami di komisi 1 mengapresiasi laporan kerja ini, ini patut dicontoh, isinya lengkap mulai dari kegiatan, dari perencanaan hingga laporan kegiatan, bahkan penggunaan anggaran tertulis lengkap, ini tentu memudahkan DPRD untuk melakukan evaluasi kerja,” ungkap Nurnas pada saat ngobrol santai di ruang kerjanya.
Dalam diskusi tersebut juga dibahas tentang program KI ke depan. Salah satu yang mendesak menurut HM Nurnas adalah keterbukaan informasi di nagari nagari. Dari beberapa kunjungan komisi 1 ke nagari, terungkap bahwa banyak nagari yang sebetulnya sudah maju dalam hal transparansi.
“KI ke depan harus fokus bagaimana membuat program langsung ke nagari, karena keterbukaan informasi di tingkat nagari sangat penting untuk membumikan transparansi,” ulas Nurnas.
Menjawab hal tersebut Komisi Informasi yang dihadiri oleh Nofal Wiska, Adrian Tuswandi, Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari, menyambut baik tantangan tersebut.
Selain itu, Nurnas menyebut walinagari di Sumbar adalah orang orang yang hebat, bahkan di beberapa nagari yang dikunjungi, wawasan Wali Nagari itu melebihi selingkar nagari itu saja.
“Saya kaget, ternyata banyak Wali Nagari yang hebat, baik itu pemikiran maupun visi ke depan, ini sudah menjadi modal untuk nagari menjadi hebat termasuk soal inovasi dalam transparansi,” lanjut Cak Nurnas, panggilan akrabnya.
“Fokus kita ke depan memang bagaimana memberikan penyadaran ke publik tentang hak mereka mendapatkan informasi, salah satunya adalah melalui nagari, terima kasih atas masukan pak Nurnas, kita akan rancang kegiatannya,” jawab Arif Yumardi.
“Beberapa program sudah direncanakan seperti project nagari percontohan, membentuk relawan di tingkat nagari, dan program lainnya, Insya Allah dengan dukungan Komisi 1 di APBD Perubahan akan kita laksanakan,” sambung Tanti Endang Lestari, yang membidangi kelembagaan.
HM Nurnas berharap Komisi Informasi ke depan terus bergerak dalam penguatan keterbukaan informasi publik, hingga ke akar rumput. Target untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sudah tepat.
“Tapi polanya tidak harus formal, seperti rapat rapat atau bimtek, KI harus mencari cara kreatif agar masyarakat benar benar paham tentang hak mereka,” harap Nurnas.(*/mbb)
