PesisirSelatan,Prokabar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), meminta kepada Pemkab Pessel, agar dana nagari bisa membantu dalam penanganan Covid-19.
Ketua Komisi I, Al Ermon mengatakan, pihaknya menakankan kepada Pemkab Pessel agar dana nagari mampu menangani bencana Covid-19 yang mesti jelas pelaksanaan sampai ke tingkat bawah.
“Saya,udah kita sampaikan melalui Dinas PMDPP-KB dalam hearing evaluasi kerja 2021 ini. Karena, ini harus butuh ketegasan yang jelas dari pemerintah daerah,” ungkapnya usai menggelar hearing bersama Dinas PMDPP -KB, di ruang Komisi DPRD Pessel, belum lama ini.
Al Ermon menambahkan, soal hearing dilakukan dengan Pemkab Seyogiyanya menjadi catatan penting bagi masing-masing OPD. Karena, seperti, penanganan Covid-19.
“Jangan, penanganan Covid-19 ini, pemerintah nagari taunya beli masker, terus penyemprotan. Jangan sampai itu saja. Kita minta ada inovasi, terkait pemulihan ekonomi dan sebagainya,” ujarnya.
Diketahui terkait 8 persen dana nagari, sebelumnya Kepala Dinas PMDP2 -KB Pessel, Wendi menyebutkan, dalam penanganan Covid-19 masing-masing nagari wajib menganggarkan sebesar 8 persen.
Menurutnya, hal itu seiring dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan terkait alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021.
“Diluar BLT, PemNag wajib sediakan DD untuk tangani Covid. Besarannya 8 persen dari DD, jika dirata-ratakan per nagari capai 60 sampai 100 juta,” ungkapnya kepada wartawan.
Selain itu, untuk tepat sasaran penggunaan DD Pemerintah Nagari harus memahami regulasi secara baik, diantaranya dengan mengacu pada Permendes nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.
“Sesuai ketentuan, DD digunakan untuk 3 prioritas, diantaranya pemulihan ekonomi, kegiatan program nasional dan penanganan Covid, seperti menyediakan Rumah Isolasi Nagari (RINA),” jelasnya.
Selain Dinas PMDPP-KB, Komisi I DPRD Pessel juga menggelar hearing bersama Inspektorat, BKPSDM, Disdukcapil, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Satpol-Damkar, Asisten I. Hearing dilakukan maraton dengan jadwal bergantian.
Selain, Ketua Komisi I Al Ermon, juga hadir Wakil Ketua Komisi I Daskom beserta anggota Irjal. Sekretaris Aprinal Tanjung dengan anggota, Marzan Hanafi Herman, Anang Bintoro,Hardianto dan Irwan. (min)
