Status Hukum Salah Satu Wakil Paslon Dipertanyakan, Ini Kata KPU Pasaman

Penulis -

Sabtu, 16 November 2024 - 19:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPU Pasaman.

KPU Pasaman.

Pasaman, Prokabar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman angkat bicara perihal adanya koordinasi kuasa hukum Paslon 02 yang mempertanyakan status dugaan mantan terpidana, bakal calon Wakil Bupati Pasaman dari nomor urut 01, Anggit Kurniawan Nasution.

Melalui siaran persnya, KPU Pasaman menyatakan, bakal calon wakil bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution dinyatakan telah memenuhi syarat. Ini berdasarkan penelitian administrasi persyaratan calon pasangan sebagaimana dimuat dalam PKPU Nomor 8 tahun 2024 pasal 14 tentang Persyaratan Calon.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

“Di antaranya, persyaratan calon tersebut yaitu SKCK dari Polres Metropolitan Jakarta Selatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat domisili calon, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata ketua KPU Taufiq.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Selain itu, KPU Pasaman sudah mengumumkan hasil verifikasi administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman atas nama Welly Suheri dan Anggit Kurniawan Nasution untuk dimintai masukan dan tanggapan masyarakat pada tanggal 13-14 September 2024 lalu.

“Kemudian tanggal 15-18 September KPU juga membuka tanggapan dan masukan dari masyarakat tentang semua Paslon. Saat masa tanggapan ini KPU tidak menerima tanggapan masyarakat terkait status hukum calon Wakil Bupati Pasaman atas nama Anggit Kurniawan Nasution. Sebagaimana dimuat dalam lampiran I PKPU 8/2024,” kata Taufiq.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Perihal adanya permintaan kuasa hukum Paslon 02 yang meminta KPU mengumumkan status hukum Anggit Kurniawan Nasution, KPU menegaskan, itu bukanlah kewenangan ataupun kewajiban KPU. (Ola)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Keputusan Tim Keabsahan PORPROV Dipertanyakan, KONI Padang Pariaman Sebut Kasus Atlet Tentrem Pangestuti Belum Tuntas
Dibalut Tradisi Makan Bajamba, Malam Resepsi HUT ke-81 Sumbar Perkuat Kebersamaan dan Kolaborasi
KAI dan Polda Sumbar Perkuat Kolaborasi Hadapi Potensi Ancaman Terorisme di Moda Transportasi Kereta Api
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:55 WIB

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:13 WIB

HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terbaru

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB