Kinerja Kabinet Kerja Pasaman Diuji, Ini Sebabnya

Penulis -

Selasa, 31 Juli 2018 - 16:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pasaman, Prokabar — Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman benar-benar tergoncang saat ini. Serapan APBD rendah, ditambah lagi, beberapa ASN terpaksa dinonjobkan. Belum lagi ada pula kasus korupsi baru yang tengah digarap pihak Kejaksaan Negeri Pasaman. Tambah tidak fokuslah kinerja kabinet kerja di bawah pimpinan Yusuf Lubis-Atos Pratama. Ini buktinya.

Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman per 30 Juni sampai dengan bulan Juli 2018 masih tergolong rendah, baru sebesar 27,17 parsen dengan kemajuan kegiatan sebesar 33,05 parsen. Ini dibahas Bupati Yusus Lubis pada 12 Juli lalu saat rapat gabungan bersama kepala OPD se Pasaman.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Pantauan Prokabar.com, realisasi serapan sebesar 27,17 parsen itu setara Rp271.697.099.448, dan kemajuan kegiatan sebesar 33,05 persen dari total APBD Pasaman sebesar Rp.1.069.536.948.593.

Itu baru satu, bukti lainnya yakni dinonjobkannya beberapa anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pasaman. Pasca kawan mereka, tiga orang anggota ULP lainnya, Salman, Doni dan Dasril terbukti ikut terlibat dalam terjadinya korupsi.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

“Iya, ada anggota ULP yang dinonjobkan. Mereka mengundurkan diri dan tidak ingin menjadi anggota ULP lagi. Kawan-kawan ini mengundurkan diri akibat melihat kasus yang menimpa Salman, Cs. Sementara Pasaman tengah butuh untuk proses pelelangan proyek pengadaan yang ada di Pasaman, mungkin karena hal ini beberapa nggota saya non job” kata Kepala ULP Pasaman, Rusi Atriayana.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Kondisi ini diakui Rusi sangat berdampak buruk pada serapan APBD. Belum lagi kinerja Pokja aktif lainnya yang sudah kenak mental dulu sebelum bekerja. “Susah menjelaskan dampak atas kasus yang menjerat kawan-kawan ULP yang lalu. Patisnya, benar-benar diujinya mental kawan-kawan yang down akibat kasus ini,” tutup Rusi beberapa waktu lalu. (Ola/hdp)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Keputusan Tim Keabsahan PORPROV Dipertanyakan, KONI Padang Pariaman Sebut Kasus Atlet Tentrem Pangestuti Belum Tuntas
Dibalut Tradisi Makan Bajamba, Malam Resepsi HUT ke-81 Sumbar Perkuat Kebersamaan dan Kolaborasi
KAI dan Polda Sumbar Perkuat Kolaborasi Hadapi Potensi Ancaman Terorisme di Moda Transportasi Kereta Api

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:55 WIB

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:13 WIB

HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terbaru

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB