Pesisir Selatan, Prokabar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar, menyorot kinerja Dinas Perikanan terhadap tidak seriusnya menyikapi insiden nelayan pukat harimau yang tewas pada Minggu 12 Januari 2020.
Sebelumnya, seorang nelayan penguna lamparan dasar di pantai Muaro Gadang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti tewas karena terjun ke tengah laut akibat takut dirazia oleh Polairud. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 08.30 WIB dengan korban Ujang BA (55).
Wakil Ketua DPRD Pessel, Jamalus Yatim mengatakan, persoalan tewas nelayan akibat razia Polairud saat razia tidak bisa dianggap sepeleh. Sebab, tanpa ada ketegasan Dinas Perikanan dalam mencarikan solusinya hingga mengakibatkan menelan korban.
“Di sini kita butuh keseriusan Dinas Perikanan dalam mencari solusi. Jangan hanya wacana dan wacana saja, semua harus jelas,” ujarnya pada Prokabar.com Rabu (15/1).
Dikatakannya, jika Dinas Perikanan serius dalam menyikapi hal tersebut. Semestinya tidak ada lagi nelayan di daerah itu yang di razia penegak hukum.
“Dan inikan sudah masalah lama. Setau saya, ini sudah pernah ada solusi dari Pemkab Pessel bersama Provinsi Sumbar. Tapi ke mana rencana itu,” ujarnya.
Di ketahui tahun lalu, Pemkab Pessel telah merencanakan alat pengganti untuk lamparan dasar tersebut. Masing-masing anggaran tersebut Rp2,5 miliar dari Pemkab Pessel dan Rp2,4 miliar dari Pemprov.
“Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Dimana tidak jadinya. Dan Dinas Perikanan setau saya tidak pernah menjelaskan ini kepada DPRD,” ujarnya lagi.
Lanjutnya, saat ini setelah terjadi insiden tersebut, Dinas Perikanan harus lebih tegas. Jangan berkilah persoalan kewenangan meski kelautan berada di provinsi.
“Bagi kami DPRD, persoalan ini adalah persoalan daerah kita. Karena mau bagaimanapun nelayan itu tidak bisa lepas sebagai warga kita,” ujarnya lagi.
Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Perikanan Pessel, Andi Syafinal selalu mengelak dari pertanyaan wartawan,(min)
