Padang, Prokabar – Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan, Armansyah Datuk Gadang, membantah keras tudingan bahwa KAN Lubuk Kilangan pernah menyerahkan atau mengalihkan lahan yang diklaim oleh Maimunah cskepada pihak lain, khususnya yang dikaitkan dengan pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik.
Armansyah menegaskan, berdasarkan surat pernyataan mamak kepala waris yang ditandatangani pada 15 Desember 2024 serta diketahui ninik mamak jinih Suku Jambak dan Ketua KAN Lubuk Kilangan pada 23 Juni 2025, telah jelas disebutkan bahwa lahan pusako tinggi Kaum Suku Jambak Ngalau Batu Gadang berada di Puncak Bukit Ngalau, RT 002 RW 004, Kelurahan Batu Gadang, dengan luas sekitar 12.000 meter persegi atau 1,2 hektare.
“Dalam dokumen resmi tersebut tidak ada satu pun keterangan yang menyebutkan bahwa lahan berada di Penlok 10 dan 11 atau di kawasan pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik,” tegas Armansyah, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, klaim yang berkembang di publik menyebutkan seolah-olah lahan yang dimaksud berada di Puncak Air Baliang. Padahal, dalam surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2025 yang bersangkutan sendiri, secara tegas menyebutkan lokasi lahan berada di Puncak Bukit Ngalau, bukan di Penlok 10 dan 11 Fly Over Sitinjau Lauik.
Terkait tudingan bahwa sengketa lahan Fly Over Sitinjau Lauik tidak diselesaikan, Armansyah menilai hal tersebut tidak benar. Menurutnya, Maimunah tidak pernah mengajukan permohonan resmi kepada KAN Lubuk Kilangan maupun Satgas Nagari Lubuk Kilangan untuk penyelesaian lahan yang diklaimnya.
Bahkan, dalam proses mediasi yang difasilitasi P2T/ATR BPN, yang turut mengundang KAN Lubuk Kilangan, Satgas Nagari, serta para peladang, Ketua Satgas Nagari Lubuk Kilangan sempat menyarankan agar Maimunah mengajukan surat permohonan mediasi secara resmi ke KAN. Namun, yang bersangkutan menyatakan akan menempuh jalur hukum melalui BPN dan pengadilan atas saran kuasa hukumnya.
Armansyah juga mengungkapkan, pada 16 September 2025, Satgas Nagari bersama ninik mamak telah menjadwalkan turun ke lapangan untuk verifikasi objek lahan di Penlok 10 dan 11 guna menentukan batas sipadan, luas lahan, serta keberadaan tanaman tua sebagai bukti peladangan. Dari empat pihak yang diundang, hanya tiga pihak yang hadir, sementara Maimunah tidak datang ke lokasi.
“Ketika dihubungi melalui telepon, yang bersangkutan menyatakan tidak bisa hadir karena mengikuti arahan pengacaranya untuk berproses di BPN dan pengadilan. Sejak itu, Satgas memang tidak lagi mengundang yang bersangkutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, hingga kini KAN dan Satgas Nagari Lubuk Kilangan tidak pernah mengetahui secara pasti lokasi objek tanah di Penlok 10 dan 11 yang diklaim Maimunah, karena yang bersangkutan tidak pernah menunjukkan langsung lokasi tersebut di lapangan.
Secara geografis, Armansyah menegaskan lokasi lahan yang tertuang dalam surat pernyataan mamak kepala waris dan ninik mamak jinih Suku Jambak sangat jauh dari kawasan Fly Over Sitinjau Lauik yang berada di Puncak Bukit Air Baliang dan Lubuk Paraku, Kelurahan Indarung.
Pasca pemberitaan yang terbit pada 30 Januari 2026, pihak ninik mamak jinih Suku Jambak juga telah melakukan klarifikasi kepada Mamak Kepala Waris (MKW) Maimunah, yakni H. Amirudin. Dari klarifikasi tersebut diperoleh keterangan bahwa lokasi peladangan yang dimaksud berada di sekitar stone crusher PT Semen Padang, di Puncak Bukit Ngalau, sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 23 Juni 2025.
“Dari seluruh rangkaian fakta ini, dapat kami simpulkan bahwa Satgas dan KAN Nagari Lubuk Kilangan tidak mengetahui adanya objek tanah yang diklaim di Penlok 10 dan 11 Fly Over Sitinjau Lauik, karena tidak pernah ada permohonan resmi maupun bukti yang diajukan kepada kami,” tegas Armansyah.
Ia pun mengimbau seluruh pihak di Nagari Lubuk Kilangan agar tidak membangun narasi dan opini yang tidak berdasar serta menyesatkan terkait KAN dan Satgas Nagari, khususnya yang berkaitan dengan persoalan lahan Fly Over Sitinjau Lauik, karena berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. (*)
