Trending | News | Daerah | Covid-19

Daerah

Kepada Komisi IV DPRD Padang, Madrasah Aliyah Bungus Berharap Jadi Negeri

Dibaca : 214

Padang, Prokabar – Madrasah Aliyah Bungus Teluk Kabung yang merupakan afiliasi dari MAN 1 Padang diharapkan bisa meningkat dan berubah status menjadi negeri.

Hal itu disampaikan Kepala Madrasah Aliyah Bungus Teluk Kabung Azwar kepada Komisi IV DPRD Padang saat mengunjungi sekolah itu, Rabu (2/9) kemarin.

Azwar mengatakan perubahan status itu merupakan keinginan masyarakat dan juga keluarga besar Madrasah Aliyah Bungus Teluk Kabung sudah disampaikan kepada Kemenag Kota Padang, Kemenag Provinsi dan Pemko Padang.

“Harapan ini sudah kami sampaikan sejak beberapa tahun lalu hingga sampai saat ini, namun belum juga terkabul. Keinginan itu kami sampaikan juga kepada Komisi IV DPRD Padang,” ujar Azwar.

Dia menjelaskan, penegerian sekolah ini terkendala dengan status lahan sekolah berstatus pinjam pakai dari Pemko Padang.

Jadi untuk syarat penegerian sekolah ini adalah Pemko Padang harus menghibahkan tanah ini kepada Kemenag RI. Syarat ini mutlak dari Kemenag RI jika ingin sekolah ini dinegerikan.

“Maka dari itu kami sangat berharap sekali kepada anggota DPRD Padang untuk dapat membantu kami agar Pemko Padang bisa menghibahkan tanah ini kepada Kemenag RI,” harap Azwar.

Terpisah Kabid Pendidikan Madrasah Kemenag Sumbar Syamsul Arifin mengakui penegerian Madrasah Aliyah Bungus Teluk Kabung ini terkendala dengan status lahan.

“Lahan sekolah ini masih berstatus pinjam pakai dari Pemko Padang. Jadi, supaya sekolah ini bisa diproses untuk dinegerikan, Pemko Padang harus menghibahkan lahan tersebut kepada Kemenag RI. Ini yang kita tunggu sekarang. Mudah-mudahan harapan masyarakat Bungus bisa dikabulkan Pemko Padang,” harapnya.

Ketua DPRD Padang Syafrial Kani mengatakan dia bersama anggota Komisi IV lainnya berjanji akan membantu mewujudkan harapan masyarakat tersebut.

Dia menjelaskan, tanah ini belum juga dihibahkan karena terkendala Perda RTRW dimana lahan yang ditempati sekolah ini peruntukkannya untuk lahan pertanian.

“Ini informasi yang saya peroleh dari BPKAD. Bahwasanya tanah ini berdasarkan Perda RTRW diperuntukan untuk lahan pertanian,” ungkap Syahrial Kani yang merupakan koordinator Komisi IV itu.

Maka dari itu, dia berjanji setelah anggota dewan selesai melaksanakan reses akan mengundang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Di situ nantinya anggita dewan akan dorong bagaimana tim tersebut memberikan rekomendasi yang akan difinalkan pada saat perubahan tata ruang nantinya.

“Insyaallah kami tidak akan lupa untuk memperjuangkan sekolah ini menjadi negeri,” ungkapnya.

Selain dihadiri Wakil Ketua DPRD Arnedi Yarmen dan anggota Komisi IV, temu ramah ini juga dihadiri Kemenag Kota Padang, para kepala sekolah MAN se-Kota Padang, tokoh masyarakat, Komite sekolah dan tamu undangan lainnya. (mbb)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top