Jakarta, Prokabar – Kenaikan harga tiket pesawat belakangan berdampak buruk bagi dunia penerbangan nasional.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing. Menurut dia, adanya kenaikan atau penurunan tarif tiket pesawat oleh maskapai penerbangan sepenuhnya merupakan kewenangan penuh dari Kementerian Perhubungan.
Kendati begitu, ia menilai Kemenhub juga tidak pantas memohon-mohon maskapai menurunkan tarif tiket, mengingat Indonesia National Air Carriers Association (INACA) sudah menyetujui penurunan harga tiket pesawat hingga 60 persen.
“Jadi, INACA kan sudah setuju. Malu kita dilihat atau didengar luar negeri, masa tiket pesawat dalam negeri lebih mahal, masa dalam negeri lebih murah kalau lewat luar negeri. Apapun alasannya meski itu alasan bayar PPN, tapi kan ini menjadi berita yang tidak bagus,” katanya.
Anthon, yang juga Ketua BURT DPR RI ini mendorong pemerintah untuk segera memberlakukan kesepakatan penurunan harga tiket pesawat 60 persen sesuai dengan persetujuan dari INACA.
Mengingat Komisi V DPR RI juga segera akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, sehingga semua hal yang bersangkutan dengan isu terkini akan ditanyakan semua oleh Komisi V DPR RI.
Legislator Partai Golongan Karya itu juga menilai masyarakat merasa resah dengan adanya kenaikan tiket pesawat dibarengi dengan penetapan harga kenaikan bagasi di pesawat.
Sehingga dirinya meminta pemerintah untuk tegas, karena penerbangan berada di bawah dan diawasi oleh pemerintah. “Pengusaha itu tetap di bawah penguasa. Tidak boleh penguasa menjadi di bawah pengusaha. Itu enggak boleh itu terbalik,” ujar dia.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Rendy Affandy Lamadjido menilai pemerintah gagal dalam membina dunia penerbangan.
Sehingga dirinya berharap Menteri Perhubungan dapat melakukan internal audit terhadap perusahaan-perusahaan penerbangan untuk memastikan penyebab kenaikan harga tiket pesawat itu murni didasari oleh pertimbangan keselamatan atau hanya demi menambah profit semata.
“Artinya kalau kenaikan tarif itu didasari atas pertimbangan keselamatan, kita bisa menerima. Tapi kalau kenaikan tarif itu didasari atas menambah profit, saya kira ini patut dipertanyakan,” kritik legislator PDI-Perjuangan itu.
Rendy juga meminta pemerintah untuk membuka kembali keran inverstor terhadap dunia penerbangan, agar lahir beberapa penerbangan-penerbangan baru yang mampu berkompetisi secara sportif dan baik.
Selain itu, Rendy juga menyoroti istilah low cost carrier(LCC), dimana istilah itu merupakan subsidi silang antara harga yang paling tinggi dengan harga yang paling rendah. Menurut Rendy hal inilah penyebabnya karena tidak adanya pengawasan dari pemerintah.
“Sehingga pemerintah terkesan lalai dalam melakukan pendekatan-pendekatan terhadap normatif harga yang ditentukan oleh maskapai penerbangan. Terutama terhadap persoalan keselamatannya. Kalau ini sudah diamati oleh pemerintah, saya kira dari dulu tidak ada itu harga-harga yang tinggi sekali, tidak ada harga-harga yang dirasakan oleh masyarakat yang begitu mahal,” tutupnya.(*/mbb)
