Tanah Datar, Prokabar- Menteri PU RI Dody Hanggodo, Anggota DPR RI Andre Rosiade dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy meninjau kondisi Nagari Padang Laweh Malalo pasca banjir bandang.
Dody Hanggodo mengatakan Kementerian PU akan mengusulkan anggaran sekitar 13 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh infrastruktur yang rusak akibat bencana alam yang melanda Sumatera Barat beberapa waktu lalu itu termasuk di Tanah Datar.
“Kita sudah mengusulkan khusus untuk Sumbar itu sekitar Rp13 triliun, namun itu baru personal. Nanti akan dibuat usulan tertulis kepada Presiden,” kata Menteri PU Doddy Hanggodo yang juga berkesempatan melihat langsung jalan yang putus di Nagari Sumpur dan rumah-rumah yang hancur di Tanjung Sawah Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan itu.
Dari hasil tinjauan lapangan tersebut, Ia menegaskan Kementerian PU dan pihak-pihak terkait sepakat untuk segera memperbaiki semua infrastruktur yang terdampak bencana termasuk jalan, jembatan dan lainnya.
“Kita akan bereskan semua infrastruktur yang terdampak dan sesuai arahan Presiden Prabowo akan dikerjakan ulang oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Ia menjelaskan Kementerian PU pada dasarnya telah mengumpulkan data infrastruktur yang rusak di Sumbar akibat bencana, baik itu jalan meliputi jalan nasional, provinsi maupun kabupaten dan perkotaan.
Andre juga sebut termasuk kerusakan irigasi, gedung perkantoran, rumah ibadah, sekolah, madrasah dan infrastruktur lainnya.
“Jadi didata oleh Kementerian PU, sudah dihitung sebesar Rp13 triliun dan ini sudah disampaikan ke Presiden,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra sampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Menteri PU bersama rombongan ke Tanah Datar. Ia instruksikan kepada seluruh OPD untuk saling bekerja sama dan kepada OPD terkait untuk segera mendata, mengingat anggaran Rp13 triliun itu untuk seluruh wilayah Sumatera Barat.
“Diminta semua OPD aktif dan gerak cepat, kepada BPBD diminta untuk mengkoordinir, mengawal OPD lain dalam menyusun dan menentukan langkah-langkah untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana ini,” sampainya.
Bupati Eka Putra juga sampaikan jika daerah tidak akan mampu sepenuhnya memperbaiki fasilitas umum maupun rumah-rumah warga yang hancur jadi tergantung kepada Pemerintah Pusat juga.
Ditambahkan Bupati Eka Putra, untuk itu OPD agar segera menyampaikan proposal kepada Pemerintah Pusat, mengingat anggaran tersebut tentu daerah lain yang terdampak cukup parah juga sangat membutuhkan. (eym)
