Nasional

Kementan Alokasikan 93.860 Unit Pompa Air Antisipasi Kekeringan

Ilustrasi / Ist

Jakarta, Prokabar — Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap daerah yang berpotensi mengalami kekeringan, puso, hingga kebakaran lahan. Musim kemarau kali ini diprediksi akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diprakirakan terjadi Juli – Agustus 2019. Musim kemarau dapat menjadi ancaman bagi tanaman padi.

Sebagian besar wilayah pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah tidak mengalami hujan selama 30 hari. Sehingga lebih dari 100 kota dan kabupaten yang terdampak kekeringan dengan total 102.654 hektare dan puso 9.940 hektare.

Untuk mengantisipasi turunnya produksi akibat kekeringan dan puso, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian sudah mengalokasikan sejumlah pompa yang ditempatkan di dinas pertanian tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami sudah menginstruksikan seluruh kepala dinas kabupaten yang mengalami kekeringan, dapat memanfaatkan pompa tersebut untuk membantu petani,” kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Sarwo Edhy, Selasa (9/7).

Salah satu penyebab kekeringan di lahan-lahan pertanian adalah sistem pengairan air yang terhambat. Kementan sendiri telah berupaya membenahi tata kelola air dengan memfasilitasi pembangunan infrastruktur air untuk lahan pertanian.

Sarwo mengatakan, upaya lain untuk mitigasi kekeringan yaitu dengan memanfaatkan sumber air di mana sudah ada 11.654 unit embung pertanian dan 4.042 irigasi perpompaan di dekat daerah terdampak kekeringan.

Lanjut Sarwo, jumlah pompa air yang dialokasikan oleh Kementan periode 2015-2018 sebesar 93.860 unit dan khusus daerah terdampak kekeringan pompa air tersedia mencapai 19.999 unit.

“Kekeringan akan diperkirakan berlanjut beberapa bulan ke depan, antisipasi dari memanfaatkan pompa air, potensi sumber air untuk kita bangun pipanisasi sehingga kita bisa menyelesaikan kekeringan. Pengamanan standing crop dilakukan dengan semua pihak sehingga terselesaikan dengan baik,” ucap Sarwo.

Selain itu, dirinya menyarankan para petani untuk memaksimalkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Kementan sejak awal tahun telah gencar menyosialisasikan program AUTP, sebagai upaya agar petani mendapatkan ganti rugi jika terjadi gagal panen.

Asuransi pertanian ini bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Petani akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 6 juta per hektare, dengan masa pertanggungan sampai masa panen (4 bulan).

Premi yang dibayarkan sebesar Rp 180.000 per hektare, namun petani diberikan subsidi dan hanya membayar R p36.000 per hektare dan sisanya Rp 144.000 ditanggung pemerintah.

Sarwo Edhy menjelaskan, petani yang mengalami gagal panen pada musim kemarau ini dapat mengajukan klaim ganti rugi.

Pada tahun 2019, pihaknya telah menargetkan untuk subsidi premi AUTP mencapai satu juta hektare dan sampai saat ini pelaksanaannya di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara baru mencapai 232.255 hektare.

Dari AUTP ini, petani bisa mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 6 juta saat gagal panen dan sebagai modal bertanam di musim berikutnya.

“Segera lakukan pengajuan ganti rugi bagi petani yang lahan sawahnya terkena puso dan terdaftar AUTP,” ucap Sarwo. (*/hdp)

Berani Komen Itu Baik
Loading...
To Top