Padang Aro, Prokabar – Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) Sumatera Barat,Suharman menyatakan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang memiliki izin dan bekerja di Solok Selatan hanya 16 orang, dan semuanya bekerja di sektor perkebunan.
“Jadi kalau ada ditemukan orang asing bekerja di lokasi pertambangan emas dipastikan illegal,” katanya saat rapat koordinasi Tim Pora, Kamis (3/10).
Menurut dia, kemungkinan juga ada TKA tidak resmi bekerja di Solok Selatan, karena sumberdaya alam di kabupaten itu cukup kaya seperti pertambangan emas.
Kalau suatu saat nanti katanya, ditemukan orang asing di luar yang 16 orang itu, maka perlu koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah Daerah dengan Imigrasi melalui Tim Pora.
“Dengan koordinasi yang baik antara Tim Pora maka pengawasan dan penindakan orang asing akan lebih baik, dan bagi yang ilegal bisa dilakukan penindakan,” ujarnya.
Solok Selatan katanya, memiliki cakupan wilayah cukup luas dan juga berbatasan dengan provinsi lain yaitu Jambi sehingga sedikit banyaknya akan mempengaruhi lalu lintas orang asing.
Kepala Imigrasi Kelas I TPI Padang Elvi Sahlanmengatakan, kalau ada laporan keberadaan orang asing tersebut tidak sesuai dengan laporan ke Imigrasi maka pihaknya akan koordinasi dengan OPD terkait atau Tim Pora Solok Selatan.
“Kalau keberadaannya berbeda dengan laporan ke Imigrasi maka kami akan melakukan penyelidikan sejauhmana keberadaan orang asing tersebut,” ujarnya.
Dia berharap, Tim Pora saling berbagai informasi terkait pengawasan orang asing dengan harapan bisa menciptakan inovasi dalam pengawasan.
Tim Pora untuk Solok Selatan berjumlah 25 orang yang terdiri dari OPD terkait Forkopimda serta melibatkan Kecamatan.
Asisten I Setdakab Solok Selatan Fidel Efendi mengatakan, lalu lintas orang asing harus diawasi dengan baik sebab selain memiliki dampak positif juga ada negatifnya.
Sebagai contoh katanya, bisa saja orang asing melakukan praktik perdagangan manusia atau bukan seorang ahli di bidangnya, tetapi hanya pekerja kasar sehingga merugikan pekerja lokal.
“Karena itu perlu adanya tim pengawasan lalu lintas orang asing karena untuk melakukannya tidak mungkin hanya satu instansi saja,” ujarnya. (*/mbb)
