Jakarta, Prokabar — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan pada 18 sampai 24 Juli 2018, cuaca ekstrem dan gelombang laut tinggi masih akan terjadi di sejumlah wilayah dan perairan Indonesia.
Lebih lanjut BMKG merinci, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 4 hingga 6 meter dan hujan lebat akan terjadi di perairan Barat Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu dan Enggano, perairan Barat Lampung, Laut Andaman, Samudera Hindia Selatan Pulau Jawa Timur, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Pulau Jawa, Perairan Selatan Bali, Perairan Lombok, Perairan Pulau Sumbawa, Samudera Hindia Barat Mentawai hingga Selatan Pulau Jawa dan Selatan Pulau Sumbawa.
Guna mengantisipasi terjadinya musibah yang mungkin terjadi karena cuaca ekstrem tersebut, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengeluarkan Maklumat Pelayaran Nomor TX-02/VII/DN-18 tanggal 20 Juli 2018 sebagai upaya peningkatan pengawasan keselamatan pelayaran.
“Kami mengimbau masyarakat dan kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia agar meningkatkan kewaspadaan dan tidak memaksakan diri melaut jika terjadi cuaca buruk dan gelombang tinggi karena sangat membahayakan aktifitas pelayaran,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo.
Dirjen Agus meminta Syahbandar melakukan pemantauan ulang setiap hari terhadap kondisi cuaca di masing-masing lingkungan kerjanya dan menyebarluaskan informasi cuaca terkini kepada nakhoda kapal dan pengguna jasa.
“Bila kondisi cuaca membahayakan keselamatan pelayaran maka pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) harus ditunda hingga cuaca memungkinkan untuk memberangkatkan kapal,” tegas Dirjen Agus.
Tak hanya pelayaran penumpang, menurut Dirjen Agus, kegiatan bongkar muat barang agar diawasi secara berkala untuk memastikan kelancaran dan ketertibannya. Muatan yang naik kapal juga harus dilashing serta tidak overdraft agar stabilitas kapal tetap baik.
Sementara itu, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Junaidi mengatakan, peningkatan kewaspadaan juga harus dilakukan oleh seluruh operator dan nakhoda kapal.
“Nakhoda maupun pemilik kapal harus memantau cuaca sekurang-kurangnya enam jam sebelum berlayar dan melaporkan ke Syahbandar saat mengajukan SPB serta melaporkan kondisi cuaca terkini kepada Stasiun Radio Pantai (SROP) terdekat setiap enam jam sekali saat berlayar,” katanya.
Junaidi menambahkan, selama pelayaran, nakhoda juga harus membawa kapal berlindung di lokasi aman saat tiba-tiba terjadi cuaca buruk di tengah pelayaran dengan ketentuan kapal harus dalam kondisi siaga untuk siap digerakkan.
“Kami juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) dan Distrik Navigasi agar kapal negara baik kapal patroli atau kapal navigasi tetap siap siaga dan segera memberikan pertolongan terhadap kapal yang berada dalam keadaan bahaya atau kecelakaaan,” tegasnya.
Selanjutnya, Kepala SROP dan nakhoda kapal negara juga ikut memantau dan menyebarluaskan kondisi cuaca dan berita marabahaya. Bila terjadi kecelakaan kapal maka Kepala SROP dan nakhoda kapal negara harus berkoordinasi dengan pangkalan PLP. (*/hdp)
