Bali, Prokabar — Dalam Forum Tematik Bakohumas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Anwar Sanusi menyampaikan bahwa pendamping desa dibentuk sebagai partner pembelajaran masyarakat desa untuk mengimplementasikan amanat undang-undang.
“Salah satu pendekatan pembelajaran untuk penguatan kapasitas pelaku desa agar memahami masalah perdesaan yang disebut Akademi Desa,” ujar Sekjen Kemendes PDTT di Bali.
Akademi desa, ujar Anwar, jangan dianggap seperti pendidikan formal seperti institut, Diploma 3 maupun universitas. Ia menyampaikan akademi desa memiliki fokus untuk pengembangan kemampuan pendamping desa.
Dengan peningkatan edukasi lewat akademi desa, sambung Anwar, untuk menghindarkan BUMDes Tangan Bawah. Artinya, menurut Anwar, BUMDes mampu meningkatkan kemampuan pendanaan sehingga tidak hanya menerima dana dari Pusat atau pemerintah saja.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menyampaikan bahwa jebakan pertumbuhan ekonomi telah bisa dilalui.
“Tahun 2015 target RPJMN 5.6 sedangkan realisasi 4.8, tahun 2016 target RPJMN 5.3 realisasi sedangkan realisasi 5.02, dan tahun 2017 target RPJMN 5.1 sedangkan realisasi 5.07,” ujar Ahmad Erani seraya menambahkan bahwa pertumbuhan terus membaik dan meningkat.
Mengenai inflasi, menurut Erani, hingga saat ini masih stabil dan faktor penyumbang inflasi di Indonesia adalah harga bahan makanan dan harga minyak.
Meski angka kemiskinan turun, menurut Ahmad Erani, dana desa dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. (*/hdp)
