Jakarta, Prokabar — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melantik 53 aparatur sipil negara (ASN) menjadi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).
“Harapan kami, P2UPD dapat mengawal otonomi daerah berjalan baik, dan tata kelola pemerintahannya bebas KKN, serta pungli,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo dalam keterangan persnya, Sabtu (11/1/).
Hadi mengimbau P2UPD dapat menekankan otonomi daerah pada sisi pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, keberadaan P2UPD merupakan penyesuaian dari jabatan para pejabat struktural dari seluruh satuan kerja di Kemendagri.
“Jadi harus mengawal pelaksanaan otonomi daerah, baik itu standar pelayanan minimal maupun pembahasan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK),” tegasnya.
P2UPD dituntut untuk mampu memahami kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia menambahkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak semata-mata didasarkan atas kemampuan dalam penyerapan dan akuntabilitas keuanganan.
“Yang lebih diutamakan bagaimana pemerintah daerah mampu melaksanakan urusan pemerintahan daerah itu,” tuturnya.
Selain itu, Kemendagri juga akan memberikan kewenangan tambahan berdasarkan peraturan 72 tahun 2019 tentang perangkat daerah yang merupakan satu diantara penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah.
Pengawasan itu berkaitan dengan beberapa aspek, diantaranya terkait perizinan, pengisian jabatan, pengadaan barang, serta tata kelola pemerintahan secara umum.
“Inspektur itu harus bisa meningkatkan kapasitasnya, lebih objektif, independen, profesional, dan mampu mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di daerah,” ujarnya. (*)
