Jakarta, Prokabar — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengklarifikasi terkait dugaan adanya desa fiktif pada Rabu (13/11). Saat ini, tim tengah mengusut masalah tersebut ke Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Tim berjumlah 13 orang tersebut bertugas mengumpulkan data di daerah yang diduga desa fiktif. “Tim kita sore ini berangkat, bertemu dengan pihak gubernur, bupati, polda dan polres. Pulang dari sana bawa data ke Jakarta dan langsung kami bahas hari Selasa (12/11),” kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/11).
Nata menegaskan pihaknya harus mengumpulkan dan menyikronkan data terlebih dahulu guna menyamakan persepsi. Setelah itu, pihaknya baru bisa menyimpulkannya apakah di daerah tersebut memang ada persoalan atau tidak.
“Sekarang kan simpang siur, sehingga Mendagri tidak mau membuat keputusan apa-apa dulu, berbeda data malah membuat simpang siur, kasihan masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, jika saat turun ke lokasi tim bisa mengumpulkan data yang lengkap, maka kemungkinan pada Rabu 13 November 2019 Mendagri sudah bisa memberikan pernyataan ke masyarakat.
Pengusutan keberadaan desa fiktif ini berdasarkan laporan keuangan terkait banyaknya desa baru.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada mengungkapkan, laporan banyak desa baru tidak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa tiap tahun.
Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan ini, membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru. (*/hdp)
