Tanah Datar, Prokabar – Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanah Datar memulai pemeriksaan terkait pengelolaan dana desa dan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Gurun berdasarkan Surat Perintah Nomor 03/L.3.17/Fd.1/09/2015 tertanggal 24 September 2025. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pihak kejaksaan dalam proses pemeriksaan ini.
Anggota BPRN, Irwan Dt Paduko Boso, memastikan bahwa seluruh anggota BPRN akan menghadiri panggilan kejaksaan pada 1 Oktober 2025.
“BPRN akan kooperatif menjelaskan DIPA dan RKA APB Nagari Gurun serta BUMNag yang diminta jaksa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa semua anggota BPRN siap memberikan keterangan terkait dana desa dan segala hal yang berkaitan dengan BUMNag sesuai permintaan data dari kejaksaan.
Irwan menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen BPRN untuk mendukung pemerintahan nagari yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Hal ini sudah menjadi kewajiban kami untuk kooperatif dalam rangka menuju pemerintahan nagari yang bersih, transparan, dan akuntabel, dalam semangat Hari Kesaktian Pancasila di mana dana desa harus berkeadilan, memperkuat persatuan, diputuskan dalam musyawarah mufakat, menuju keadilan sosial bagi masyarakat nagari penerima manfaat dana desa,” katanya.

Menurut Irwan, pemeriksaan ini juga membuktikan bahwa tuduhan bahwa isu di Nagari Gurun hanyalah fitnah tidak berdasar.
“Jadi, kalau selama ini narasi yang dibangun bahwa semua hal yang terjadi di Nagari Gurun hanya sebuah fitnah, telah terbantahkan sendiri dengan fakta di lapangan,” tegasnya.
Ia memaparkan beberapa permasalahan yang ditemukan, seperti penukaran nama penerima bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak sesuai dengan keputusan Musyawarah Nagari (Musnag). Hal ini memicu diadakannya Musnag luar biasa sesuai arahan Ombudsman.
“Yang bersangkutan, Sdr. Elmas Dafri, wajib mengganti atas kebijakan pribadi, dan ini juga masih dicicil. Kami tidak tahu gejolak apa lagi yang akan muncul setelah ini karena ada kesepakatan dengan pemuda yang telah ditandatangani belum terealisasi, seperti wajib tinggal di nagari dan hal lainnya,” ungkap Irwan.
Selain itu, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diberikan tanpa melalui Musnag juga terpaksa diakomodasi melalui Musnag luar biasa.
“Anggota BPRN yang berjumlah lima orang sudah mengingatkan ketua BPRN lama, Eldiman, untuk mengingatkan Wali Nagari, tapi tidak dilakukan. Bahkan, Wali Nagari marah dan menyebut itu tidak etis,” jelasnya.
Ia menyayangkan sikap tersebut, karena tugas pengawasan BPRN justru dianggap tidak etis. “Ini membuka kotak pandora bahwa aduan masyarakat itu benar, bukan diada-adakan,” tambahnya.
BPRN juga telah meminta Inspektorat untuk memeriksa kelima anggotanya guna memberikan keterangan yang seimbang.
“Kami telah meminta Inspektorat memeriksa kami, lima anggota BPRN, untuk memberikan keterangan agar informasi dan data seimbang sehingga Inspektorat tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Namun, hal itu tidak dilakukan, dan kami juga menanggapi hasil LHP tersebut secara kelembagaan,” ujar Irwan.
BPRN berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas agar perantau mengetahui kebenaran yang terjadi di kampung halaman.
“Kami berharap ini bisa diusut setuntas-tuntasnya agar perantau tahu apa yang benar-benar terjadi di kampung halaman, sehingga perantau bisa lebih bijaksana menyikapi bahwa pemanfaatan dana desa, baik dari APBN maupun ADD, wajib terbuka dan transparan, dan masyarakat juga berhak tahu,” harapnya.
Ia juga menegaskan bahwa perangkat nagari wajib memberikan data atau informasi apa pun yang dibutuhkan pihak kejaksaan.
Pemeriksaan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola dana desa di Nagari Gurun, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat nagari.
Penulis : Rilis
Editor : Redaksi
















