Opini

Kebijakan Kotak Suara Berbahan Karton Duplex

Oleh Zamzami
(Penulis adalah Alumnus Mahasiswa Pasca Sarjana Tata Kelola Pemilu FISIP Unand)

Untuk membicarakan Kotak suara berbahan Duplex pada Pemilu Tahun 2019 tentu tidak bisa hanya membicarakan tingkat Safety nya saja. Tetapi ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dan dijadikan alasan penting kenapa kebijakan itu di keluarkan, salah satunya adalah tentang kepastian hukumnya. Yang lebih pas membicarakan ini tentu adalah pihak pembuat kebijakan. Namun sebagai penambah pengetahuan kita, maka penulis akan mencoba sedikit mengulas sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki.

Sesuai dengan Undang – Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum , pada Pasal 341 ayat 1 di tentukan bahwa jenis perlengkapan pemungutan suara di saat pemilu yaitu : Kotak Suara, Surat Suara, Tinta, Bilik Pemungutan Suara, Segel, Alat untuk Mencoblos pilihan, dan Tempat pemungutan Suara. Sementara dilanjutkan pada ayat 3 bahwa Bentuk, Ukuran, Spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur dengan Peraturan KPU. Sebagai penjelasan dari Pasal 341 ayat 1 huruf a itu adalah bahwa Perlengkapan Kotak Suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara terlihat dari luar. Berarti sudah jelas undang-undang sudah mengamanatkan bentuk dan bahan Kotak Suara untuk Pemilu 2019.

Mengenai soal bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis kotak suara (dan logistik yg lain), Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Pasal 341 ayat (3) memberi mandat yang tegas kepada KPU untuk mengatur dalam Peraturan KPU, sehingga untuk menindaklanjuti UU No 7 Tahun 2017 itu maka KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu. Didalam pasal 4 dijelaskan tentang jenis perlengkapan pemungutan suara, Pasal 5 menjelaskan tentang dukungan perlengkapan lainnya, pasal 6 merinci tentang jenis kotak suara yang digunakan dan pasal 7 menjelaskan tentang bahan dan spesifikasi Kotak suara. Dimana pasal 7 menyebutkan bahwa kotak suara terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan, Kotak suara itu merupakan barang habis pakai, bentuk kotak suara itu berbentuk kotak yang kokoh pada setiap sisinya, dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter, lebar 40 (empat puluh) sentimeter dan tinggi 60 (enam puluh) sentimeter, warna kotak itu putih.

Untuk mengatur lebih detail lagi spesifikasi pengadaan Kotak suara dan bahan kelengkapan Pemilu lainnya, maka KPU juga mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Didalam keputusan ini diatur tentang Spesifikasi bahan yaitu : 1) Karton double wall dengan ketebalan karton minimal 6 mm (B/C Flute Double Wall). 2) Bahan karton double wall: a) Sisi luar : Duplex coated minimal 250 gram/m2 b) Sisi tengah dan gelombang : Medium minimal 150 gram/m2 c) Sisi dalam : Kraft minimal 200 gram/m2. Dengan demikian jelas bahwa bahan Kotak Suara Pada Pemilu 2019 ini sangat berbeda dengan Kardus mie instan atau air kemasan. Karton kedap air ini tentu saja dirancang untuk mengantisipasi rawannya Kotak suara akan bahaya air, apalagi menurut BMKG sebagian besar wilayah Indonesia ditengah musim hujan sepanjang akhir tahun 2018 hingga April dan Mai 2019.

Selanjutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 ini juga mengatur tentang bentuk, ukuran, dan warna kotak suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan: a) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm; b) pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik polyvinyl chloride (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 mikron; c) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang pegangan untuk mengangkat; d) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm; e) pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok atau pengaman lainnya; f) kotak suara disambung dengan lem kardus dan dapat dijahit kawat; g) tampilan luar kotak suara berwarna putih; h) pada kedua sisi di bawah lubang pegangan bertuliskan “KPU”; dan i) desain kotak suara karton berjendela.

Keputusan ini tentu sudah melalui tahapan konsultasi kepada DPR yang nota bene adalah Perwakilan Rakyat yang berasal dari Partai Politik. Dan DPR telah menyetujui ini tanpa ada protes apalagi walk Out dan sejenisnya. Jenis Kotak yang akan dipakai tentu saja sudah melalui pertimbangan dan seleksi yang ketat, apakah ia akan terbuat dari alumunium, dari kontener plastik, dari Karton dari besi atau baja sekalipun.

Kenapa memilih bahan Kotak Suara dari bahan Karton berbahan Duplex atau yang sering disebut “Kardus” ?. Pertama karena dari segi biaya, bahan Karton berbahan Duplex jauh lebih murah dari Kotak suara yang terbuat dari Alumunium. Tahun 2004 harga satu kotak suara alumunium yang digunakan dalam Pemilu adalah kisaran diatas Rp100.000. (diluar biaya pengiriman) Bisa diperkirakan sekarang harganya mungkin sekitar 200 ribuan bahkan lebih. Harga ini akan menelan biaya yang sangat besar jika dikalikan dengan jumlah kebutuhan kotak suara se-Indonesia yang saat tahun 2017 saja diperkirakan sekitar 3juta lebih. Belum lagi jika terdapat penambahan Tempat Pemungutan Suara di tahun 2018, maka jika dihitung kebutuhan anggaran hanya untuk kotak suara berbahan alumunium saja bisa mencapai 300milyar lebih. Biaya ini tentu masih ditambah untuk logistik lainnya seperti surat suara, stiker, formulir-formulir, paku dan busa (jika mencoblos), tinta, peralatan untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Jadi penggunaan Kotak Suara berbahan Karton Duplek ini tentu sudah dinilai sangat berpihak kepada penghematan anggaran.

Disamping itu Kotak suara berjenis Karton Duplex punya karekteristik lebih kokoh, sehingga tidak perlu diragukan lagi ketahanannya jika harus ditumpuk oleh benda berat. Berbagai simulasi sudah ditampikan oleh banyak pihak, baik itu di duduki atau berdiri diatas kotak, bahkan ada yang mencoba memasukkan galon berisi air kedalam kotak tersebut. Padahl yang kita butuhkan hanyalah kotak yang hanya mampu menampung sejumlah surat suara dan sampulsaja. Jika yang diragukan adalah rusak karena sengaja dirusak, maka itu sudah persoalan lain. Sudah sewajarnya semua pihak untuk ikut mengamankannya, bukan hanya kamtibmas, saksi, bawaslu dan pihak keamanan saja, tetapi juga membutuhkan pengawasan semua pihak termasuk pemilih yang berada di lingkungan TPS tersebut. Kotak Suara ini sudah dinilai dan di putuskan Pantas dijadikan Kotak Suara Pada Pemilu.
Selanjutnya Kotak Suara berbahan Duplex ini dikategorikan barang habis pakai artinya dia tidak dicatat kedalam BMN (Barang Milik Negara) yang harus melewati siklus tertentu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Artinya jika sudah habis masa penyimpanan (JRA)nya, maka harus dilelang dan uangnya masuk ke kas negara kembali. Jadi cukup sudah bisa dinilai cukup efisien. Yang menyelenggarakan lelang, tentu saja bukan kPU tetapi adalah Instansinya KPKNL.

Kemudian alasan berikutnya karena Kotak Suara berbahan Duplex ini sangat mudah untuk dirakit dan disimpan kembali, dibanding kotak suara berbahan Alumunium yang harus melewati proses Bongkar pasang Mur/Baut ketika persiapan di TPS, disamping berbiaya tinggi juga butuh tenaga, akhirnya Kotak alumunium yang keseringan di bongkar pasang lebih rentan mengalami kerusakan. Terakhir penyimpanan Kotak Alumunium ini membutuhkan gudang yang luas, sementara Gudang KPU belum semua tersedia disetiap Satker, kalaupun ada tersedia statusnya belum semua milik sendiri, sebagian besar masih di sewa. Lagi lagi butuh biaya besar.

Jika kekhawatiran sebagian masyarakat adalah ketidak amanan Kotak yang rentan kena Air atau cuaca buruk, maka KPU sudah mengantisipasinya dengan plastik khusus untuk membungkus kotak suara di daerah yang membutuhkan, dan begitu juga dengan logistik yang disimpan dalam kardus juga dilengkapi dengan plastik pembungkus.

Adapun penggunaan Kotak dan Bilik Suara yang terbuat dari bahan Karton ini bukan hanya pada Pemilu 2019, tetapi sudah dimulai pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, bahkan sudah melalui uji coba pada tahun 2013. Karena hasil evaluasi menyimpulakn bahwa kotak berbahan duplek ini sudah aman, maka penggunaannya dilanjutkan untuk Pilkada 2015, 2016, 2017 dan 2018 pada sebagian Wilayah Indonesia dan tentu saja dalam jumlah terbatas, karena fungsinya adalah baru sebagai pengganti atau melengkapi Kotak yang lama. Sementara itu pada saat Pemilu 2019 ini semua Kotak dan bilik akan diganti menjadi berbahan Karton Duplex ini karena Stok Op name Kotak Alumunium yang rusak sudah tidak bisa lagi di akomodir.

Soal keterjaminan kemanan penghitungan suara didalam Kotak masyarakat juga tidak perlu terlalu galau. Kita tentu masih ingat bahwa suara Pemilih berada dalam kotak suara hanya menjelang penghitungan yang dimulai pukul 13.00, setelah itu suara Pemilih sudah berpindah ke formulir C plano yang kita kenal sebagai form telli. Selanjutnya juga akan disalin ke Berita Acara yang ditandatangani semua KPPS dan semua saksi yang hadir. Dan akan ada juga Yang disimpan dalam bentuk Scan dan di Upload, dan tentu saja hasil scan bisa di akses publik di website KPU. Selanjutnya akan diteruskan untuk direkap. Jadi peluang kecurangan yang dikhawatirkan secara sistem sudah diantisipasi oleh KPU. Sekarang tinggal kemauan masyarakat untuk ikut proaktif ke TPS bukan hanya sekedar memilih, tapi marilah ikut mengawasi, mencatat dan melaporkan segala bentuk yang mencurigai terjadinya kecurangan. Peluang untuk memakai kotak aluminium lama sudah tidak dimungkinkan lagi berdasarkan ketentuan Pasal 341 ayat (1), karena ini bukan hanya kebijakan KPU sepihak tapi juga persetujuan bersama pemerintah dan DPR.

Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik

Loading...
To Top