Padang, Prokabar – Jajaran PPID Utama Pemprov Sunbar di Diskominfo terkejut saat mereka sibuk kegiatan verifikasi Daftar Informasi Publik (DIP), tim verifikator didatangi Sekdaprov Sumbar Alwis selaku Atasna PPID Utama Pemprov Sumbar, Senin (17/6).
“Pertama sekali, karena masih di Bulan Syawal, kita bersilaturahmi dengan Diskominfo Sumbar. Di samping itu, selaku Atasan PPID Utama, saya juga bertanggungjawab terhadap keterbukaan informasi pada seluruh OPD yang ada dilingkup Pemprov Sumbar,”ujar Alwis mengendurkan ketegangan tim.
Menurut Alwis di zaman teknologi saat ini, keterbukaan informasi adalah keniscayaan yang mesti didapat masyarakat.
“Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus transparan. Jika perlu anggaran pun kita publish ke masyarakat. Jadi publik tahu uangnya dipakai buat apa,”tegasnya.
Memacu keterbukaan informasi ini, tambah Alwis, pihaknya akan memberdayakan dan menggunakan seluruh potensi yang ada agar OPD berkomitmen memberikan informasi.
“Bersama Komisi Informasi (KI) Sumbar, kita akan mendorong keterbukaan informasi di ranah minang ini. Rencananya, KI akan mengadakan sosialisasi kepada seluruh OPD yang ada tanggal 20 Juni mendatang, saat itu saya akan berikan penguatan keterbukaan informasi,”sebutnya.
Sanksi Disiapkan Bagi yang Lalai
Untuk diketahui, dari 50 OPD yang ada, baru sekitar 32 OPD yang telah menyarahkan DIP ke PPID Utama Diskominfo.
“OPD yang belum menyerahkan DIP akan kita beri sosialisasi. Jika, masih lalai, akan kita sanksi. Tidak bisa main-main, keterbukaan informasi itu amanah undang-undang,” tambahnya.
Menuju target provinsi informatif, setiap OPD diminta mengirimkan kurang lebih 400 DIP-nya. Gubernur pun telah meminta lembaga terkait serius mengejar target ini.
Seperti diketahui, pada pemeringkatan tahun lalu, Sumbar mendapat predikat provinsi menuju informatif. Untuk 2019 ini, pimpinan daerah meminta agar provinsi berlogo ‘tuah sakato’ ini dapat menuju cluster ‘informatif’.(rls)
