Pasaman, Prokabar — Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Pasaman, khususnya bagi incumbent, agaknya lurus-lurus sajalah dalam berkampanye. Jangan korbankan hak masyarakat demi duduk di kursi empuk DPRD. Begini jadinya jika itu terjadi.
Masyarakat di Kampuang Labiah Pandak, Jorong Duo Sungai Pandahan, Nagari Persiapan Sundata Selatan teramat mengeluh atas hak mereka yang tidak jelas duduk pokoknya.
Dalam dialog bersama Ketua Komisi A DPRD Pasaman, M. Mardinal dan anggota Suci Yulia, masyarakat mempertanyakan mekanisme penerima bantuan stimulan rehab rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
“Bagaimana sebenarnya prosedurnya Pak, harap-harap cemas kami untuk bisa mendapat bantuan ini. Ada pula Caleg yang katanya, harus pilih dia saat Pileg nanti, baru bisa dapat bantuan ini. Bahkan kami masyadakat juga ditanya apa bersedia membantua dia (Caleg), kalau bersedia dapat bantuan bedah rumah,” kata Mirna (38) salah seorang warga sekitar, Minggu (30/9).
M. Mardinal menjelaskan, untuk dapat bantuan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Caleg incumbent. Tidak mesti memilih Caleg baru dapat bantuan. Ini program pemerintah. Ada anggota DPRD yang kembali mencalon lalu menjual program pemerintah untuk berkampanye, itu pembodohan.
“Ini masukan bagi kami. Pada intinya, memang ada beberapa teman kami, berkat jerih payahnya masyarakat bisa menikmati program pemerintah. Perlu ditegaskan, itu memang salah satu tugas kami anggota dewan. Melobi pemerintah agar masyarakat mendapat bantuan ataupun pembangunan. Tapi kalaulah pilih dia baru dapat bantuan, itu salah dan perlu kita evaluasi nantinya,” kata M. Mardinal.
Menanggapi keluhan masyarakat ini, Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Kebersihan dan Pertamanan, Budi Cendikia Putra angkat bicara.
Ia menegaskan, bantuan rehab rumah ini murni program pemerintah. Tidak program pribadi Caleg ataupun anggota DPRD.
Proses dapat atau tidaknya masyarakat, tentunya ini melalui prosedur yang matang dilakukan oleh fasilitator. “Kalau masuk kriteria, ya dapat kalau tidak masuk, ya tidak dapat. Salah satu kriterianya adalah rumah sendiri, berpenghasilan rendah dan ditempati sendiri,” kata Budi.
Budi menegaskan, pihak Dinas LH PRKP dalam hal ini tetap profesional sebagai instansi pemerintah, dan tidak menjadi juru kampanye seseorang. “Kalau seorang anggota dewan tersebut berjuang, itu sudah hak dan kewajibannya,” tutup Budi.
Tidak saja Budi, ternyata polemik ini juga ditanggapi Bawaslu Pasaman. Ketua Bawaslu, Rini Juwita menghimbau, Caleg dalam aturannya ada beberapa hal yang dilarang. Dalam pasal 280 ayat 1 poin h, peserta kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai wadah kampanye.
“Kami menghimbau agar Caleg Pasaman khususnya arif menyikapi aturan ini. Jika ada yang melanggar, laporkan pada kami, bakal pasti kami tindak,” tutup Rini. (Ola)
