Izin Melaut Kapal 5-30 GT Tetap Kewenangan Provinsi

Penulis -

Kamis, 9 Agustus 2018 - 17:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Izin melaut bagi kapal nelayan 5-30 gross tonnase (GT) tetap dilakukan dan merupakan kewenangan di provinsi seperti biasa, dengan syarat telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal Sumatera Barat, Maswar Dedi, Kamis (9/8) di Padang.

“Perubahannya hanya pada NIB. Nelayan harus memiliki itu. Caranya mendaftar melalui sistem terintegrasi elektronik (OSS),” katanya.

Ia mengatakan itu terkait kendala yang dirasakan nelayan Sumbar saat mengurus izin melalui OSS.

Maswar mengatakan sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPN PTSP) menunggu aturan terkait izin bagi nelayan setelah peralihan sistem ke OSS.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Tanpa ada aturan hukum, DPM tidak berani mengeluarkan izin yang dibutuhkan nelayan itu, meski memahami mereka sangat membutuhkannya.

Namun pemerintah pusat sangat respon dengan kendala yang terjadi akibat peralihan sistem perizinan itu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Perikanan dan Kelautan tanggal 8 Agustus 2018.

Aturan itu menyebutkan izin bagi kapal nelayan tetap seperti biasa setelah mendaftar dan mendapatkan NIB pada sistem OSS.

“Nelayan Sumbar yang tidak mengerti cara mendapatkan NIB, silahkan datang ke DPM PTSP Sumbar jalan Setia Budi nomor 15, belakang BPBD Sumbar. Kita bantu,” katanya.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Syarat mutlak yang harus ada untuk mengurus NIB adalah KTP elektronik dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sebelumnya Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar mengambil kebijakan mengeluarkan surat keterangan sebagai ganti izin melaut bagi nelayan yang belum mendapatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) melalui sistem elektronik terintegrasi (OSS).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri mengatakan nelayan sudah berusaha mengurus, tetapi SIUP, SIPI dan SIKPI tidak kunjung keluar, padahal mereka menggantungkan hidup dari melaut.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Mengantisipasi hal itu DKP Sumbar mengeluarkan surat keterangan yang menyebutkan nelayan telah mengurus semua izin, tetapi masih dalam proses.

Hal tersebut menurut dia untuk meminimalkan gejolak di tengah nelayan yang kesulitan mengurus izin.

Surat keterangan itu untuk sementara dijadikan “surat izin” melaut bagi nelayan di Sumbar.

Namun dengan adanya Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Perikanan dan Kelautan tanggal 8 Agustus 2018 itu, semua nelayan harus kembali mengurus izin di DPM PTSP Sumbar. (*/mbb)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB