Pesisir Selatan, Prokabar — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Novermal Yuska, menyorot perilaku tak manusiawi oknum Dinas Kesehatan dan Puskesmas, tentang memotong dana Intensif tahun 2020, bagi tenaga medis yang menangani Covid-19.
Kalau benar ada pemotongan, ini sebuah tindakan yang tidak manusiawi dan melangar hukum, ungkap Novermal Yuska.
Menurutnya, meskipun kejadian ini pada tahun 2020, Bupati Rusma Yul Anwar, harus merespon ini dengan menugaskan Inspektur melakukan penelusuran. Kalau terbukti benar ada pemotongan, harus dilanjutkan dengan pemeriksaaan khusus dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan.
“Ya, meskipun kejadian ini pada tahun 2020, Bupati harus tegas tentang hal itu, karena, hak mereka tidak ada istilah dipotong oleh oknum tertentu,” ujarnya.
“Supaya tidak menjadi fitnah, saya berharap ada tenaga kesehatan yang mau buka suara benar tidaknya pemotongan tersebut. Jangan takut. Kerahasiaan dan keamanan mereka saya dijamin,” ujarnya lagi.
Lanjut, Anggota Komisi III DPRD Pessel itu mengatakan, kalau terbukti benar dipotong, ini pelanggaran hukum yang harus diusut tuntas. Jaksa dan polisi harus proaktif mengusutnya.
Kedepan, Bupati harus memastikan tidak ada lagi pemotongan hak tenaga kesehatan, dan PNS pelayan publik lainnya. Pengawasan harus lebih tingkatkan.
Jangan zalimi tenaga kesehatan yang sudah bertaruh nyawa dalam pelayanan Covid-19. Mestinya mereka juga difasilitasi dengan sarana prasarana perlindungan diri dengan penyediaan APD yang lengkap, dan peningkatan imun tubuh dengan tambahan asupan gizi dan vitamin, ungkapnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pessel, Satria Wibawa mengatakan, dirinya siap dipanggil oleh penegak hukum untuk menjelaskan semua persoalan ini.
“Saya tetap Kooperatif jika saya dipanggil oleh penegak hukum,” ujarnya singkat. (min)
