Jakarta, Prokabar — Pembangunan infrastruktur kerakyatan, demikian ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, tetap menjadi program prioritas Kementerian PUPR pada tahun 2019.
Pilihan itu tentu bukan tanpa alasan. “Pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (4/3).
Sejumlah program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yakni; 1. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU); 2. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS); 3. Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); 4. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS); 5. Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).
“Program-program tersebut tesebar di seluruh Indonesia dan dilaksanakan bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat,” kata Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga pada acara jumpa pers baru-baru ini.
Menurut Dirjen Danis H. Sumadilaga, dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) ini, telah banyak cakupan pembangunan infrastruktur kerakyatan. Program KOTAKU misalnya, yang bertujuan menangani kawasan kumuh di perkotaan telah dilakukan di 14.960 lokasi dengan total luas sekitar 23 ribu hektare dan anggaran Rp 2,82 triliun.
Dana itu digunakan untuk investasi berupa jalan lingkungan, drainase, persampahan, instalasi pengolahan air limbah komunal, jembatan kecil dan proteksi kebakaran.
“Sementara Program PISEW secara umum bertujuan meningkatkan sosial dan ekonomi dua desa yang paling banyak adalah pembangunan atau peningkatan jalan yang menghubungkan antar desa, meski ada juga bentuk lainnya seperti air minum dan sanitasi,” jelas Danis. Capaian pelaksanaan PISEW yakni telah dilakukan di 1.664 desa dengan anggaran Rp 1.21 triliun.
Demikian halnya untuk PAMSIMAS dan SANIMAS bertujuan eningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan dan peri urban sehingga mengurangi praktek buang air besar sembarangan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Capaian PAMSIMAS selama 4 tahun yakni telah dilaksanakan 10.059 lokasi dengan anggaran sebesar Rp 2,38 triliun. Untuk SANIMAS telah menjangkau 2.635 lokasi dengan total anggaran Rp 1,23 triliun.
Dalam penentuan lokasi, Danis mengatakan bahwa hal tersebut berdasarkan usulan pemerintah daerah berdasarkan masukan dari masyarakat. “MIsalnya lokasi pelaksanaan program KOTAKU, titik-titk kumuh sudah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur,” jelasnya.
Melalui lima program infrastruktur kerakyatan tersebut juga telah memberikan lapangan kerja bagi 15-25 orang setiap lokasi kegiatan sehingga total sekitar 445 ribu orang.
Anggaran Cipta Karya 2019
Untuk tah 2019, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 3,5 triliun untuk program yang akan dijalankan Ditjen Cipta Karya. Dana sebesar itu digunakan untuk pelaksanaan empat program, yaitu Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
“Untuk empat program besar Cipta Karya itu menelan dana lebih kurang Rp 3,5 triliun,” ucap Dirjen Danis Sumadilaga saat memberikan paparan di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (1/3/2019). Dia tambahkan, dari dana tersebut dianggarkan untuk Program Padat Karya Tunai sebesar Rp 2,1 triliun.
Menurut Dirjen Danis, dalam pelaksanaan program, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya akan melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten atau kota. Kolaborasi dilakukan untuk menentukan lokasi mana yang cocok dan program apa yang akan diterapkan.
Dia mencontohkan program Kotaku yang merupakan upaya untuk menangani permukiman kumuh di perkotaan. Program ini dianggarkan menggunakan dana Rp 1,1 triliun. Lokasi pelaksanaannya tersebar hampir di semua wilayah di seluruh Indonesia. Tercatat, ada 1.193 kelurahan yang menjadi sasaran program tersebut.
Kemudian, untuk program PISEW, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 540 miliar dan diterapkan di 900 kecamatan. Danis menuturkan, pelaksanaan program ini lebih banyak untuk pembangunan antar-desa yang saling berhubungan dan berpotensi secara ekonomi, jalan desa, dan infrastruktur air minum.
Berikutnya, untuk program Sanimas, dana yang diperlukan yakni lebih kurang Rp 495,8 miliar yang dialokasikan untuk 823 lokasi.
Program ini disediakan untuk penyediaan fasilitas sanitasi masyarakat di perkotaan. Terakhir, program Pamsimas membutuhkan anggaran Rp 1,3 triliun yang digunakan untuk 5.323 desa di seluruh Tanah Air. Danis mengungkapkan, pelaksanaan program ini sebelumnya dilakukan melalui perencanaan dengan pemerintah daerah sampai di tingkat kecamatan. (*/hdp)
