Agam, Prokabar.com – BKSDA Sumbar Resor Agam akan mengusulkan 19 ruas jalan yang memasuki kawasan Hutan Cagar Alam (CA) Maninjau untuk masuk ke Blok Khusus dan akan melakukan konsultasi publik ke masyarakat agar masyarakat mengetahui keberadaan jalan tersebut.
Data yang diperoleh Tim BKSDA berdasarkan hasil surve di lapangan. Dan mereka saat ini sedang menyusun dokumen blok pengelolaan Hutan Cagar Alam Maninjau tersebut.
Kepala BKSDA Resor Agam, Syahrial Tanjung didampingi Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Resor Agam, Ade Putra menyebutkan Cagar Alam Maninjau terdapat tiga blok pengelolaan dengan luas sekitar 21.891,78 hektar. Yaitu pertama Blok Perlindungan atau Inti dengan luas 18.919,18 hektar atau 86,42 persen. Blok ini sama sekali tidak boleh diganggu dan dijamah manusia, karena tempat habitatnya hewan langka, satwa liar seperti Harimau, Kijang dan lainnya.
Kedua, Blok Rehabilitasi atau daerah pemulihan ekosistem akibat kerusakan terdapat 1.132,59 hektar atau 5,17 persen. Sedangkan yang ke tiga, Blok Khusus yaitu bagian KSA (Kawasan Suaka Alam) atau KPA (Kawasan Pelestarian Alam) yang ditetapkan sebagai area untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupan atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lainnya bersifat strategis.
“Untuk daerah pemukiman penduduk dan area pertanian seperti sawah, ladang dan kebun yang terdata masuk di Cagar Alam Maninjau terdapat di Dama Gadang, Koto Panjang, Ladang Rimbo, Sungai Rantai, Malalak Barat, Koto Malintang, Sebagian daerah keliling Danau Maninjau, Malalak Utara, Matur Mudiak dan Banuhampu Balingka,” kata Ade.
Ia melanjutkan, bagi masyarakat yang sudah terlanjur mengaspal, dibeton dan membuka ruas jalan baru di CA Maninjau tersebut, akan dimasukan Blok Khusus.
“Bangunan yang sudah ada di Blok Khusus itu tidak bisa ditingkatkan atau ditambahkan lagi. Dan Blok Khusus yang belum ditetapkan ini akan diusulkan ke Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,” ungkapnya.
Sebelum penetapan Blok Khusus tersebut BKSDA Sumbar Resor Agam akan melakukan konsultasi publik dengan melibatkan Wali Jorong, Wali Nagari, Tokoh Ninik Mamak, Alim Ulama dan seluruh komponen lainnya. Kegiatan direncanakan pada akhir September 2018 ini.
“Nah, pada kesempatan konsultasi publik ini lah masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya terkait adanya keinginan usulan perubahan di Blok Khusus CA Maninjau ini,” tegas Pengendali Ekosistem Alam BKSDA tersebut.
Ia kembali menerangkan ada tiga kategori pula yang bisa untuk meyakinkan Kementerian Kehutanan RI agar harapan itu kemungkinan dapat terpenuhi. Seperti terdapat pembangunan yang strategis dan tidak dapat dielakan. kedua terdapat pemukiman bersifat sementara yang sudah ada sebelum kawasan itu ditetapkan. Dan terakhir memiliki kriteria pembangunan sangat strategis.
“Jika masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Agam memang serius, mereka harus memiliki kajian, pandangan cerdas dan benar-benar mampu meyakinkan Kementerian Kehutanan RI melalui konsutasi publik BKSDA Sumbar nanti.
Hal tersebut sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam (KSA) atau kawasan pelestarian alam (KPA) dan peraturan kementerian lingkungan hidup kehutanan (LHK) Nomor 76 Tahun 2015 tentang kriteria zona pengelola taman nasional dan blok pengelolaan Cagar Alam, suaka margasatwa, taman hutan raya dan taman wisata alam.
“Kami berharap masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan kami. Terutama tidak sembarangan menebang hutan atau memasuki wilayah Cagar Alam Maninjau tanpa sepengetahuan Kementerian Kehutanan RI. Terjalinnya komunikasi yang baik akan meminimalisir penindakan hukum berkaitan tentang Pengelolaan Cagar Alam Maninjau ini,” tutup Perwakilan BKSDA Sumbar tersebut. (rud)
