Pariaman, Prokabar — Wali kota Pariaman, Genius Umar sampaikan Nota Penjelasan mengenai Ranperda tentang RAPBD Kota Pariaman tahun 2020. Dalam penyampaiannya tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman mengalami kenaikan 60 persen lebih, dari 35 Miliar di tahun 2019, untuk tahun 2020 menjadi 58,8 Miliar.
“Dengan memaksimalkan potensi yang ada kami optimis, PAD tahun 2020 yang mencapai 58 Miliar lebih tersebut dapat kita capai, karena dengan semakin tingginya PAD yang kita miliki, maka kita dapat menggunakanya dengan lebih baik lagi”, ujarnya dilansir Prokabar dari MC Pariaman, Jumat (8/11).
Penyampaian nota penjelasan ini, setelah KUA PPAS APBD Kota Pariaman disetujui, dan saat ini kita sedang merancang RKA yang nanti akan kembali dibahas bersama dengan DPRD dan Badan Anggaran.
“Kita masih mengandalkan dana perimbangan dari pusat, karena rendahnya PAD terhadap APBD yang kita punya, karena itu, kita saat ini fokus untuk menyesuaikan kegiatan di lintas OPD yang ada di Kota Pariaman, dengan kegiatan yang ada di pusat dan Kementerian, sehingga kita dapat memperoleh alokasi dana dari APBN’, ujarnya.
Pemerintah Kota Pariaman mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 dengan pendapatan sebesar Rp. 726,2 miliar dan belanja Rp. 781 miliar kepada DPRD Kota Pariaman.
“Pendapatan pada RAPBD tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, karena kita masih bertumpu pada bantuan keuangan dari pusat baik Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dari Dana Insentif Daerah (DID), karena itulah kiya harus menggenjot kenaikan PAD sebagai penopang dari APBD kita kedepanya”, ulasnya.
ia juga menambahkan, saat ini pihaknya lebih mengutaman terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang beredar ditengah masyarakat dari banyaknya event maupun acara yang telah mereka gelar selama ini.
“Kita berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan wisatawan Sedangkan perkiraan belanja daerah anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp781 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 356 miliar dan belanja langsung Rp. 424,9 miliar.
Ia merincikan anggaran untuk belanja tidak langsung terdiri dari Rp. 247,6 miliar belanja pegawai, Rp. 5,2 miliar belanja hibah, Rp. 2,2 miliar untuk belanja sosial. “Penganggaran tersebut mengacu pada visi dan misi serta program dari Wako dan Wawako pihaknya dengan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. (*/hdp)
