Jakarta, Prokabar — Pemerintah lintas kementerian/lembaga kembali mempersiapkan strategi dan program guna menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih kerap terjadi di Indonesia.
Berdasar data Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat per-Oktober 2019 luas areal yang terbakar seluas 942.465 hektare terdiri dari lahan mineral 672.708 ha (71%) dan lahan gambut 269.777 ha (29%). Dana siap pakai yang sudah digunakan untuk keperluan penanggulangan karhutla sampai 5 Desember 2019 mencapai Rp3,4 triliun.
Sebagai bukti komitmen dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Doddy Usodo Hargo menghadiri Rapat Kordinasi Khusus Tingkat Menteri tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Gedung Manggala Wanabakti, KLHK, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Tujuan rapat tersebut adalah untuk menyusun program dan strategi pemerintah dalam melaksanakan pencegahan terjadinya kahutla di tahun 2020 mendatang.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyatakan, perlu pemberian reward atau penghargaan kepada pemerintah, aparat TNI/POLRI, relawan dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam penanganan karhutla. “Selain itu juga perlunya upaya meningkatkan program pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB),” ujar Siti.
Sedangkan, Mendagri Tito Karnavian menegaskan ke depan pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan segera melakukan mitigasi bencana. Menurutnya, pencegahan karhutla merupakan jalan yang terbaik dibandingkan dengan memadamkan kebakaran.
“Pemerintah perlu melakukan pendekatan ke daerah yang umumnya sering terjadi karhutla agar terjadi lagi pembakaran lahan untuk pembukaan lahan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Panglima TNI Hadi Tjajanto berharap Pangdam dan Kapolda dapat memetakan daerah yang mungkin terjadi karhutla sehingga ketika musim kemarau tiba, sudah bisa melakukan pencegahan, dan ditambah melakukan patroli udara di daerah-daerah tertentu untuk memantau adanya titik api.
Menurut Kapolri Idham Azis, pihaknya telah melakukan penegakan hukum bagi para pembakar hutan di tahun 2019. Sampai 5 Desember lalu, penegakan hukum yang sudah dilakukan sejumlah 363, 191 kasus statusnya P21 oleh kejaksaan, 165 proses sidik, 7 kasus proses penyelidikan, dan jumlah tersangka 416, 393 perorangan dan 23 korporasi.
“Strategi ke depan membentuk satgas didaerah-daerah yang mungkin terjadinya karhutla dan kami sudah berkordinasi dengan Jaksa Agung dan Mahkamah Agung agar para pelaku dapat dihukum dengan seadil adilnya dan tidak ada SP3 untuk kasus ini,” ujar Idham.
Menko Polhukam Mahfud MD pada akhir acara memastikan pemerintah akan mencegah terjadinya karhutla pada 2020. Setelah rapat akan diusulkan program kepada Presiden yang nantinya akan menjadi tindak lanjut untuk mencegah karhutla. (*/hdp)
