Padang, Prokabar – Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Sumbar meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mampu melindungi petani.
Ketua KTNA, Oyon Safii, mengungkapkan, kebijakkan yang paling ideal di tengah keterpurukan saat ini pemerintah provinsi mampu mengeluarkan sebuah kibijakkan yang dapat melindungi kesejahteraan petani.
“Seperi perlindungan terhadap komoditi unggulan daerah dari hulu sampai hilir, misalnya,” ungkapnya pada Prokabar di Padang, Rabu (20/11).
Seperti yang diberitakan Prokabar.com sebelumnya, tingkat kesejahteraan petani di Sumbar tercatat pada posisi peringkat lima terendah di Sumatera.
Hal itu terkonfirmasi dari nilai tukar petani (NTP) 95.87, setelah Bandar lambung, 102,09. Kepri, 98,52, Jambi 98,51, Sumatera Utara, 97,89.
Harga yang diterima petani lebih rendah dari harga yang dibayar. Pada triwulan II, indeks harga yang diterima 129,11. Sedangkan indeks harga yang dibayarkan patani 135,63.
Artinya, harga jual hasil produk pertanian yang diterima petani jauh lebih rendah dari biaya kebutuhan hidup sehari-hari yang mereka keluarkan.
Saat ini, lanjutnya, pemicu utama turunnya kesejahteraan petani, utamanya buruh karena ketidakpastian harga komoditi yang dihasilkan petani.
Padahal, produk pertanian seperti kelapa sawit, karet dan gambir merupakan komoditi ekspor. Namun ketimpangan harga di tingkat petani dan pabrik sangat jauh berbeda.
“Nah, kalau ada kebijakkan yang dapat melindungi harga yang diterima petani, tentu kesejahteraan petani kita akan lebih terangkat,” terangnya.
Menurutnya, kehidupan paling parah adalah pada tingkat buruh tani. Padahal, sektor pertanian merupakan penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (tds)
