Parit Malintang, Prokabar — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan KPU Padang Pariaman akhirnya sepakat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, kemarin (14/10).
Penandatanganan NPHD itu dilakukan setelah kedua pihak tersebut menyepakati anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp25 Milyar. Awalnya, Ketua KPU Padang Pariaman, Zulnaidi sempat menolak menandatangani NPHD karena besaran anggaran yang disetujui tidak sesuai dengan usulan awalnya Rp 34 miliar.
Kebutuhan penyelenggaraan Pilkada 2020 di Padang Pariaman mengalami peningkatan, karena jumlah nagari di Padang Pariaman bertambah sebanyak 43 nagari. Sebelumnya jumlah nagari hanya 60 nagari, namun karena terjadinya pemekaran nagari menjadi 103 nagari.
“Kami sangat memahami kondisi APBD Padang Pariaman sehingga tidak mau membebani lagi namun kami dipesan oleh Ketua KPU RI untuk tidak menandatangani NPHD jika anggaran yang disetujui jauh dari usulan yang diajukan,” kata Zulnaidi.
Ketua KPU itu juga sempat berunding dengan sejumlah komisioner KPU Padang Pariaman lainnya di lobi kantor Bupati Padang Pariaman. Mereka melanjutkan perundingan dengan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni serta Sekkab Jonpriadi. Titik terang pun didapatkan, sehingga sepakat untuk menandatangani NPHD tersebut.
“Dalam NPHD itu kan sudah dijelaskan tentang addendum jika anggarannya tidak mencukupi. Kalau pemahaman saya, addendum tersebut bisa menjadi landasan penambahan anggaran jika memang kebutuhan pelaksanaan pilkada kurang nantinya,” ujar Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni didampingi Sekkab Jonpriadi.
Penjelasan itulah tampaknya membuat KPU bersedia menandatangani NPHD. Ditambah lagi, Ali Mukhni turut memastikan bahwa penetapan anggaran pilkada tidak bersifat kaku.
“Penganggaran pilkada ini bersifat fleksibel. Kalau memang anggaran kurang, kita pasti menambahnya. Sebab pilkada ini marwah daerah. Kita tentu ingin berlangsung baik dan sukses,” terangnya usai menandatangani NPHD dengan Zulnaidi.
Terlebih lagi, imbuhnya, pilkada di tahun 2020 berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Menurutnya, daerah yang tidak melaksanakan pilkada dengan baik dan sukses, sudah tentu mendapat perhatian skala nasional.
“Kita ingin pilkada Padang Pariaman menjadi yang terbaik di Indonesia, karena kita ingin mendapatkan bupati dan wakil bupati yang terbaik juga nantinya. Artinya, kita ingin mendapatkam kepala daerah yang bisa melanjutkan dan semakin memajukan Padang Pariaman,” tegas Bupati Padang Pariaman.
Sementara it, Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, menambahkan bulan Oktober sebenarnya sudah masuk tahapan pembahasan. Menurutnya beragam isu telah berkembang di masyarakat. Khususnya menyangkut kejelasan pelaksanaan pilkada. Untuk itu, pihaknya berharap pelaksanaan pilkada Padang Pariaman berjalan sukses.
“Terkait anggaran untuk pilkada 2020, DPRD Padang Pariaman belum membahas APBD 2020. Jadi kita berharap segala kendala harus kita musyawarahkan sehingga pilkada bisa sukses nantinya,” terang Aprinaldi.
Penandatanganan NPHD juga turut dihadiri Ketua dan Komisioner Bawaslu, Komisioner KPU, Sekretariat KPU dan Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Padang Pariaman. (rud)
