Tanah Datar, Prokabar- Untuk kedua kalinya Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Tanah Datar kembali menggelar Sidang Paripurna secara virtual.
Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi terhadap nota penjelasan Bupati tentang Ranperda pertangungjawaban APBD Tahun 2020, diikuti sebagian kecil wakil rakyat di ruang sidang, dan sebagian lainnya dari tempat terpisah.
Dalam jawabannya, Wakil Bupati Richi Aprian menjelaskan, pendapatan di tahun tersebut terealisasi sebesar 98,49 % adalah upaya maksimal yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Untuk mengoptimalkan PAD itu sebutnya, pemerintah daerah akan selalu berupaya menggali seluruh potensi yang ada sehingga realisasinya bisa sesuai dengan target.
Wabup juga menjelaskan terkait silpa tahun anggaran 2020 yang sebesar Rp. 70. 626. 188. 972, 93. Dimana sebagian besar bersumber dari sisa dana yang bersifat non fisik, dana BOS, dana BLUD dan dana DID.
“Secara umum seluruh program kegiatan dilaksanakan melalui kajian yang menyeluruh dan komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui beberapa tahapan, hingga pelaksanaannya pun dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, mulai dari perangkat daerah pengelola kegiatan dan tim P2KP,” ujar Wabup Richi.
Lebih lanjut Richi menjelaskan saat ini, pemerintah daerah sedang melakukan komunikasi dan loby-loby intensif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Memaksimalkan usulan melalui DAK baik fisik maupun non fisik, Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat, dana hibah khusus serta bantuan bersifat khusus dari pemerintah provinsi.
Menjawab kelanjutan pembangunan poliklinik RSUD M. Ali Hanafiah, Wabup Richi mengatakan jika proses kelanjutannya di tahun 2020 dan 2021 diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, belum terealisasi karena kebijakan DAK hanya untuk 1 tahun.
“Saat ini lantai satu sudah dimanfaatkan dan proses penyelesaiannya mengunakan sisa DAK tahun 2018,” ujar Wabup Richi.
Menyangkut pelayanan di RSUD Ali Hanafiah lebih baik, cepat, profesional dan khususnya di apotek, dikatakan bahwa biasanya terjadi penumpukan di apotek disebabkan karena melayani resep dari 12 poliklinik dalam waktu bersamaan. Disamping, adanya beberapa obat yang membutuhkan waktu dalam persiapannya.
“Upaya mencegah penumpukan pasien di apotek, poliklinik dapat mengeluarkan resep secara online ke apotik sehingga mengurangi penumpukan pasien di apotek,” ujar Wabup Richi. (eym)
