Jakarta, Prokabar — Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan, bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2018 mencapai angka 72,39, meningkat tipis (0,28 poin) dibandingkan IDI 2017 yang sebesar 72,11.
“Dengan angka IDI sebesar itu tingkat demokrasi Indonesia tetap berada dalam kategori “sedang”,” kata Kepala BPS Dr. Suhariyanto kepada wartawan di Gedung 3 lantai 1 BPS, Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta, Senin (29/7).
Menurut Kepala BPS itu, perubahan angka IDI pada periode 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79), dan peningkatan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25).
Jika dilihat lebih mendalam, lanjut Kepala BPS, pada periode tahun 2017–2018, terdapat enam variabel yang mengalami peningkatan dan empat variabel mengalami penurunan.
Tiga variabel dengan peningkatan terbesar terjadi pada variabel Peran Partai Politik yang meningkat 10,46 poin, diikuti oleh variabel Peran Peradilan yang Independen yang meningkat 4,41 poin, dan variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat yang meningkat 3,19 poin.
“Sementara dua variabel yang mengalami penurunan terbesar adalah variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan yang menurun 1,88 poin, dan variabel Kebebasan Berkeyakinan yang menurun sebesar 1,42 poin,” terang Suhariyanto.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.
Adapun metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
Angka IDI menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 hingga 2018, tingkat demokrasi di Indonesia mengalami dinamika. Pada periode tahun 2009–2013, angka IDI berfluktuasi di kisaran angka 60-an, sementara pada periode tahun 2014–2018, angka IDI berada di kisaran angka 70an.
Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).
Hal ini menunjukkan walaupun IDI tingkat nasional masih pada kategori “sedang”, namun telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tingkat demokrasi lima tahun yang lalu.
Mengenai IDI di tingkat provinsi, Kepala BPS Dr. Suhariyanto mengemukakan, pada periode 2017–2018, jumlah provinsi yang memiliki angka IDI berkategori “baik” meningkat dari 4 provinsi menjadi 5 provinsi.
“Namun begitu, terdapat satu provinsi yang masuk ke kategori “buruk”, yaitu Provinsi Papua Barat, sementara 28 provinsi lainnya berada pada kategori “sedang”,” jelas Suhariyanto.
Provinsi DKI Jakarta, menurut Kepala BPS, berhasil mempertahankan posisi pada peringkat pertama dengan nilai IDI sebesar 85,08; diikuti oleh Provinsi Bali dengan nilai IDI sebesar 82,37. Posisi ketiga dan keempat adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara dengan nilai IDI masing-masing sebesar 82,32 dan 81,07. Posisi kelima ditempati oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan capaian IDI sebesar 80,82, setelah tahun sebelumnya Provinsi DI Yogyakarta berada pada posisi kedua.
Dibandingkan dengan capaian IDI pada tahun 2017, menurut Suhariyanto terdapat 20 provinsi mengalami peningkatan dan 14 provinsi mengalami penurunan angka IDI di tahun 2018 ini.
“Dua provinsi dengan peningkatan IDI terbesar terjadi di Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur, masingmasing meningkat sebesar 9,04 poin dan 6,82 poin. Sementara, dua provinsi yang mengalami penurunan IDI terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, masing-masing menurun sebesar 6,68 poin dan 5,41 poin,” pungkas Suhariyanto. (*/hdp)
