Bandung, Prokabar – Komisioner KI Pusat Romanus Ndau mengatakan Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) kerja penting Komisi Informasi Pusat untuk memantau bagaimana keterbukaan informasi publik suatu daerah atau negara.
“IKIP penting untuk memantau ketebukaan formasi publik untuk kemajuan suatu daerah,” ujar Romanus saat menjadi narasumber lada diskusi IKIP dilaksanakan KI Jabar, Senin (8/3-2021) di Gedung Sate Bandung.
Menurut Romanus IKIP diperkuat oleh tiga shelter informan ahli, ada akademisi, pelaku usaha dan masyarakat penerima manfaat keternukaan informasi publik.
“Kalau kata pak Gubernur Jabar terbuka, tapi informan ahli mengangap bukan seperti itu maksud keterbukaan bisa saja IKIP Jabar rendah hasilnya nanti,” ujar Romanus.
Diskusi khusus tentang siap Jabar laksanakan IKIP 2021, urgensi keterbukaan informasi publik untuk Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2021 digelar dihadiri KI Pusat dan KI provinsi lain termasuk KI Sumbar.
Ada lima prinsip dasar harus terpenuhi untuk dijalankan sesuai perintah UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hak untuk mengetahui, memeriksa, mendapatkan dokumen dan mendapatkan serta menyebarkan informasi.
Keterbukaan data di Indonesia, kata Ketua KI Jabar Ijang Faisal, indek globalnya di posisi 61 dari 94 negara artinya indeks Keterbukaan Informasi Publik masih kalah dibandingkan Singapura.
IKIP dilaksanakan KI Pusat melibatkan KI provinsi dan stakholder di daerah termasuk akademisi dan aktivis pegiat keterbukaan informasi publik
“Ini beda dengan Monev program tahunan KI, tapi IKIP melibatkan banyak unsur untuk mencurahkan pikirannya demi meningkatkan Indek Keternukaan Data Global Indonesia,” ujar Ketua KI Jabar Ijang Faisal yang berharap keterbukaan menjadi satu tarikan nafas terhadap semua program pembangunan di Jabar.
Sementara itu Ketua KI Sumbar Nofal Wiska didampingi Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi dan Indra Sukma Kabid IKP Kominfo mewakili Kadis Kominfo Jasman, Sumbar untuk IKIP 2021 sudah memproses.
“Saat ini tengah menentukan informan ahli, lalu dilakukan FGD dan pengisian kuisioner yang dikeluarkan KI Pusat. FGD di Sumbar direncanakan April,” ujar Nofal Wiska.
Menurut Adrian, hadiri diskusi IKIP di Jabar tentu menjadi ajang masukan dan sharing bagaimana pelaksanaan IKIP di Sumbar lebih baiik.
“Tujuannya indeks Sumbar baik tentu memberikan sumbangsih lebih membaikkan indek Indonesia,” ujar Adrian.
Sekda Jabar Setyawan sebut tidak ada yang tertutup di sini, apalagi Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkenal transparan.
“Semua program Pemprov dishare ke media sosial terutama instagram, saya dan DPRD saja sering terkejut melihat cepatnya program tersebar ke publik,” ujar Sekda Jabar saat membuka diskusi IKIP di Gedung Sate itu.
Pemprov Jawa Barat sangat tahu sekali arti penting transparan dan keterbukaan data yaitu Pemerintahan yang terbuka (open governance), cegah tindak pidana korupsi, sinergi pemerintah dengan masyarakat dan menangkal berita hoax.
“Jabar ingin jadi West Java Digital Province, ini semua harus kerja, termasuk keterbukaan informasi publik harus kuat,” ujar Sekda. (*/mbb)
