Padang, Prokabar – Dari tracking BPK RI ternyata Rp 400 M sampai Rp 500 M Dana BLT tidak tepat sasaran. Menurut Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas, persoalan dana bansos yang tidak tepat sasaran itu adalah korupsi.
Bahkan kajian BPK RI itu selaras dengan KPK, malah KPK lebih keras lagi timpang tindih dan dobel menerima itu korupsi.
“Data Terpadu Kesejahteran Sosial khusus di Sumbar dan mungkin Indonesia amburadul, saya yakin Program JPS Dampak Covid-19 dalam bentun bantuan langsung tunai (BLT) akan jadi jebakan terhadap yang tidak tepat pendataan,”ujar HM Nurnas, Selasa (19/5) di DPRD Sumbar.
Sementara BLT Dana Desa ternyata masih banyak daerah yang belum selesai termasuk termasuk Padang Pariaman, Agam dan Limapuluh Kota.
HM Nurnas menyatakan Mendes PDTT telah bertegas tegas di aturan semua daerah penerima dana desa, BLT bersumber dari dana desa ini sebelum 24 Mei 2020 harus dampai di tangan masyarakat penerima BLT Dana Desa (DD).
“Jika data penerima BLT DD belum disahkan kepala daerah lebih dari 5 hari sejak diajukan maka wali nagari sah dan legal membagikan, itu tegasnya Mendes PDTT,”ujar Nurnas usai monitoring BLT Damapak Covid-19 Komisi I DPRD Sumbar.
Kata HM Nurnas, Kota Pariaman diapresiasi DPRD Sumbar dalam menyerap Dana Desa untuk BLT dampak Covid-19.
“Pessel, Dharmasraya, Sijunjung, Tanah Datar, Pasaman Barat, dan progres sebelum lebaran bisa dibagikan ke penerima. selainnya belum dan paling lemah progres report pendataan BLT DD sampai kemarin Agam, Padang Pariaman dan Limapuluh Kota. ayolah jangan bikin menangis keras rakyat pak bupati di Sumbar,”kata HM Nurnas.(rls)
