Padang, Prokabar – Gubernur Irwan Prayitno memberi target pada jajaran direksi baru agar dapat menuntaskan transformasi Bank Nagari dari konvensional menjadi syariah.
Ia meyakini, perubahan dari konvensional menjadi syariah merupakan langkah tepat bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perbankan itu.
“Tidak akan rugi, baik untuk muslim maupun non muslim,” sebutnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Padang, Rabu (4/12).
Pertemuan bertemakan Sinergi, Transformasi dan Inovasi Menuju Indonesia Maju dihadiri sejumlah kepala daerah. Pimpinan Perbankan dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumatera Barat.
Acara juga digelar di Aula Anggun Nan Tongga Kantor Perwakilan BI Padang itu dimeriahkan dengan peragaan busana songket dan promosi pariwisata.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatra Barat atau Bank Nagari, Sabtu 30 November 2019 menyepakati langkah konversi menjadi bank syariah.
RUPS itu, lanjut gubernur, sekaligus juga mengajukan lima nama calon direksi untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sementara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Padang, Wahyu Purnama menyampaikan pihaknya terus mendorong perkembangan bank syariah.
Prospek bisnis syariah ke depan sangat bagus. Apalagi, saat ini kepercayaan masyarakat Sumbar terhadap sistem keuangan syariah makin meningkat.
Hal itu terbukti dari penyerapan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah yang tumbuh tinggi. Bank Indonesia mencatat, hingga triwulan II 2019, DPK bank syariah di Sumbar Rp4,15 triliun, atau tumbuh 21.02 persen.
“Ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan DPK bank umum yang 3,76 persen,” jelasnya.
Lonjakan DPK didorong instrumen deposito dan giro. Untuk deposito, tumbuh dari 5,10 persen, mejadi 26,34 persen.
Sedangkan giro meningkat jadi 19,55 persen, dari 14,64 persen pada triwulan I tahun
Tingginya tingkat kepercayaan itu, lanjutnya, tak lepas dari antusiasme yang kian terkesan dengan pelayanan keuangan syariah.
“Apalagi didukung dengan keunggulan bank syariah dengan kemudahan akses informasi
melalui internet dan sosial media,” terangnya.
Kendati demikian, pertumbuhan pembiayaan masih terkontraksi. Bahkan, mencapai 0,90 persen pada triwulan II tahun ini, dengan nilai Rp4,93 triliun.
Angka itu makin dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,42 persen. Kondisi itu berdampak tipis pada pangsa pembiayaan, dari 8,87 persen pada triwulan I, menjadi 8,76% pada triwulan II 2019.
“Sedangkan rasio kredit macetnya masih dalam taraf aman, 3,23 persen,” tutupnya. (tds)
