Padang, Prokabar – Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim mengatakan kelanjutan pembangunan kantor Pemerintahan di 2021 dilaksanakan Pemko Padang, perlu didukung bersama. Supaya pelayanan pada masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal. Dan keluhan warga soal kantor yang tak layak pakai tidak terjadi.
“Kita sambut baik proses kelanjutan pembangunannya dan minta prioritaskan kantor yang tak layak pakai,” ujar kader Berkarya, Senin (26/10).
Ia menyampaikan, pembangunan yang akan dilaksanakan harus terkonsep dengan matang, termasuk alokasi dana yang dibutuhkan.
“PUPR harus susun kebutuhan dana yang akan dikeluarkan, jangan sampai tekor,” ucapnya.
Dalam pelaksanaan pembangunannya lanjutnya perlu dilakukan pengawasan dan kontrol. Supaya kekurangan dapat disampaikan pada pelaksana dan bisa dicarikan solusinya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Padang lainnya, Jupri menyampaikan memang seharusnya kantor pemerintahan dikebut penyelesaiannya yang terhenti akibat Covid-19. Agar pelayanan tak lamban lagi. Selain itu, ASN yang bertugas juga bersemangat menjalankan tugas di tempat baru.
Ia meminta kepada Pemko Padang menyusun perencanaan pelaksanaan sesuai SOP. Ini dalam rangka mewujudkan suasana kantor yang aman, nyaman dan berkualitas serta warga yang berurusan puas dan senang.
Lalu, kepada ASN yang bertugas diminta meningkatkan pelayanan pada warga dengan baik. Jangan sampai warga mengeluh setelah kondisi kantor bagus atau baru. Itu tak wajar juga.
“Kita berharap dengan kantor yang baru pelayanan lebih baik dari sebelumnya,” ujar kader PAN ini.
Ia meminta kepada warga untuk mendukung apa yang dilaksanakan pemko, sebab manfaatnya juga untuk warga dan perubahannya warga yang rasakan.(mbb)
