Hebat, Pemkab Pessel Dapat Penghargaan dari LKPP RI, Ini Bidangnya

Penulis -

Jumat, 21 Juni 2024 - 11:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Painan, Prokabar – Deputi Bidang Pembangunan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Kamis (20/6/2024).

Penghargaan ini tentang Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3/Proaktif Pemerintah Pessel melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Penghargaan ini langsung diberikan oleh Plt Deputi Bidang Pembangunan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) LKPP RI, Hermawan, kepada Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, yang diwakili Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Damel Van Wanda itu, Pemkab Pessel telah sukses dalam memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel.

Penyerahan penghargaan yang dirangkai dengan rapat koordinasi (Rakor) UKPBJ kabupaten/kota se Sumbar itu, juga dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dengan diwakili Kepala Biro PBJ Sumbar, Hefdi.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Terkait dengan penghargaan itu, Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, menyampaikan selamat dan sukses kepada PBJ yang telah sukses mengelola, memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel.

“Karena penghargaan tingkat kematangan level 3 proaktif itu bisa diraih, karena Pessel melalui UKPBJ telah menjalankan fungsi pengadaan barang/jasa yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, hingga penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal,” ujarnya.

Upaya yang sudah dilakukan itu, Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang telah sukses capaian kinerjanya.

Bagian PBJ agar terus proaktif sebagai UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (Procurement Center of Excellence), yang tentunya juga sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (SNPK), harapannya.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Seiring, Termasuk juga Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Melalui kesempatan ini saya menyampaikan terimakasih kepada semua stakeholder yang telah memberikan dukungannya. Sehingga, berkat dukungan itu Pemkab Pessel sukses meraih level 3 (Proaktif),” ujarnya lagi.

Kabag PBJ Pessel, Damel Van Wanda, menyampaikan terimakasih kepada Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar, dan semua stakeholder yang telah mendukung kinerja di bidang PBJ.

Diakui, Damel, tanpa dukungan semua pihak tentu seluruh kinerja di PBJ tidak akan berhasil dengan baik.

“Saya sampaikan tanpa dukungan dari semua pihak, mustahil penghargaan ini bisa diraih oleh Pesisir Selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kematangan UKPBJ Level 3/Proaktif tersebut sudah merupakan standar minimum yang wajib dimiliki oleh UKPBJ termasuk juga di Pesisir Selatan.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Dikatakannya, karena UKPBJ memang dituntut untuk memiliki tata kelola profesional, organisasi yang adaptif, melakukan pembelajaran yang berkelanjutan, serta kolaboratif dengan semua stakeholder.

“Dalam hal ini UKPBJ merupakan agen pengadaan yang memiliki peran strategis dalam melakukan pencapaian tujuan pemerintah. Pencapaian tersebut juga sebagai bukti bahwa peningkatan kapabilitas dan tata kelola terlaksana secara berkesinambungan,” ungkapnya.

Damel menjelaskan, sembilan variabel yang dimaksud itu terdiri dari manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja, dan manajemen resiko, pengorganisasian, tugas dan fungsi, perencanaan SDM, pengembangan SDM, serta yang terakhir sistem informasi.

“Sembilan variabel ini merupakan bagian dari beberapa dominan utama yang harus dimiliki, dimulai dari proses pengadaan barang/jasa, kelembagaannya, SDM, dan sistem informasi,” jelasnya.

“Hal itu mengintegrasikan mata rantai proses PBJ mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pemilihan, hingga pelaksanaan kontrak, tutupnya. (min)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Keputusan Tim Keabsahan PORPROV Dipertanyakan, KONI Padang Pariaman Sebut Kasus Atlet Tentrem Pangestuti Belum Tuntas
Dibalut Tradisi Makan Bajamba, Malam Resepsi HUT ke-81 Sumbar Perkuat Kebersamaan dan Kolaborasi
KAI dan Polda Sumbar Perkuat Kolaborasi Hadapi Potensi Ancaman Terorisme di Moda Transportasi Kereta Api
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:55 WIB

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:13 WIB

HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terbaru

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB